Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri kini berdiri tegas menentang kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal hilirisasi nikel.
Sontak, para Menteri Jokowi datang membela sang Presiden usai dicecar habis-habisan oleh Faisal.
Faisal Basri sebelumnya menentang pernyataan Jokowi yang mengungkap bahwa pemerintah kini tengah menikmati segudang manfaat dari hilirisasi nikel yang mampu menghasilkan nilai ekspor yang tinggi.
Jokowi juga menegaskan bahwa hilirisasi nikel meraup keuntungan yang lebih cuan terutama melalui perpajakan.
“Karena dari situ dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, PPh Perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung aja dari Rp 17 triliun sama yang Rp 500 triliun gedean mana?” kata Jokowi saat uji coba LRT Jabodebek, Kamis (10/8/2023)
Faisal Basri: Hilirisasi nikel hanya menguntungkan Tiongkok
Faisal dibuat ragu dengan pernyataan Jokowi tersebut.
Ia menilai bahwa fakta dan data yang dipaparkan oleh Jokowi tak kredibel. Faisal menilai bahwa hilirisasi nikel hanya menguntungkan pihak asing yakni Tiongkok.
"Jadi, nihil pula penerimaan pemerintah dari laba luar biasa yang dinikmati perusahaan smelter nikel. Perusahan-perusahaan smelter China menikmati 'karpet merah' karena dianugerahi status proyek strategis nasional," ujar Faisal Basri yang dikutip dari blog pribadinya, Sabtu (12/8/2023)
Faisal menaruh tudingan ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu yang memuluskan Tiongkok bisa menikmati hasil nikel dari Indonesia.
"Kementerian Keuanganlah yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat Peraturan Pemerintah dilimpahkan kepada BKPM," lanjut Faisal.
Adapun Faisal menuding perusahaan smelter nikel dari Tiongkok tak membayar sepeserpun royalti kepada Indonesia.
"Apakah perusahaan smelter China tidak membayar royalti? Tidak sama sekali," curiga Faisal.
Menteri Jokowi datang membela
Para menteri Jokowi melalui orang kepercayaan mereka kini datang membela Jokowi.
TERPOPULER
