Boni Hargens Soroti Pengangkatan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan KSBSI: Bukan Sekadar Seremonial

Suara.com - Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai pengangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menjadi bukti keberhasilan Polri menjalankan konsep society policing.

Boni mengatakan pemberian status tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar penghargaan seremonial. Menurut dia, keputusan KSBSI mencerminkan hubungan yang semakin erat antara Polri dan kelompok masyarakat sipil, khususnya kalangan buruh.

“Pengangkatan ini bukan sekadar simbol, melainkan cerminan dari relasi yang telah terbangun secara struktural antara Polri dan elemen masyarakat sipil,” kata Boni.

boni menjelaskan, pengangkatan Kapolri sebagai anggota kehormatan KSBSI memiliki dua makna yang saling berkaitan. Pertama, keputusan tersebut menunjukkan apresiasi kelompok buruh terhadap kinerja Polri dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil.

Menurut mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA itu, kondisi tersebut menunjukkan perubahan posisi Polri dalam relasinya dengan masyarakat. Polisi dinilai tidak lagi hanya dipandang sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat.

Makna kedua berkaitan dengan keberhasilan agenda society policing. Konsep tersebut menekankan upaya kepolisian merangkul masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga keamanan, stabilitas sosial, dan ketertiban umum.

“Hal ini adalah pencapaian institusional yang menunjukkan transformasi paradigma kepolisian dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif,” ujar Boni.

Ia menilai hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat sipil dapat memberikan dampak terhadap stabilitas sosial-politik. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menopang pemerintahan yang berjalan dalam kerangka demokrasi.

“Keberhasilan ini mencerminkan harmoni sosial yang berpotensi menopang stabilitas sosial-politik yang dibutuhkan negara dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis,” katanya.

Boni menilai penerapan society policing di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membawa perubahan terhadap paradigma kepolisian.

Menurut dia, Polri tidak hanya berfungsi sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga dapat berperan sebagai katalisator stabilitas sosial yang dibangun melalui kepercayaan publik.

Dengan pendekatan tersebut, Boni menilai berbagai bentuk gerakan sosial, termasuk aksi buruh dan demonstrasi sipil, semestinya dipandang sebagai bagian dari ekspresi kebebasan dalam sistem demokrasi.

“Polri bisa memastikan bahwa setiap gerakan sosial, termasuk aksi buruh dan demonstrasi sipil lainnya, dipahami sebagai ekspresi kebebasan dalam demokrasi, bukan ancaman terhadap pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Boni, pendekatan tersebut menjadi penting dalam menjaga iklim politik tetap kondusif. Relasi yang baik antara aparat dan masyarakat juga dinilai dapat menjadi modal dalam menghadapi berbagai dinamika sosial.

Boni juga mengaitkan keberhasilan society policing dengan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai pemerintah tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan potensi gejolak sosial selama institusi kepolisian mampu menjaga kepercayaan dan hubungan konstruktif dengan masyarakat.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu cemas dengan yang namanya social uprising karena Polri bisa diandalkan sebagai katalisator yang menjamin gerakan sosial macam apa pun hanyalah ekspresi kebebasan sipil dalam demokrasi, bukan gerakan makar atau upaya penggulingan pemerintahan,” kata Boni.

Akademisi yang pernah menempuh pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat itu menilai kemampuan Polri mengelola hubungan dengan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional.