Polusi Udara Jakarta Serang Kesehatan Warga, Heru Budi hingga Perusahaan Pencemar Bakal Digugat Demi Ganti Rugi

Suara.com - Sejumlah pihak yang dikaitkan dengan memburuknya polusi udara di Jakarta bakal digugat ke pengadilan. Mulai dari Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, kepala daerah penyangga Jakarta, hingga perusahaan yang mencemari udara di Jakarta bakal diminta ganti rugi.

Gugatan ini bakal dilayangkan oleh sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Udara Bersih Indonesia (FUBI). Tindakan ini dilakukan lantaran polusi udara yang merebak di Jakarta telah menyerang kesehatan warga.

Perwakilan FUBI, Ahmad Safrudin mengatakan gugatan yang akan disampaikan adalah dalam bentuk class action. Masyarakat disebutnya telah dirugikan secara materi karena udara yang tercemar itu.

"Bentuk gugatannya class action, gugatan beberapa orang mewakili masyarakat Jakarta yang dirugikan akibat pencemaran udara. Jadi, perwakilan masyarakat ini yang akan membuktikan mereka itu terdampak karena pencemaran udara dan rugi sekian rupiah," ujar Safrudin saat dikonfirmasi, Minggu (27/8/2023).

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) itu mengatakan, perusahaan-perusahaan yang bakal digugat tidak hanya berlokasi di Jakarta saja, melainkan juga daerah penyangga. Pihaknya sedang melakukan pendataan perusahaan mana saja yang telah terbukti mencemari udara Jakarta.

"Dugaannya banyak. tidak hanya di Jakarta, tapi juga di bodetabek. Kami lagi dalami ini. Misalnya di Pulogadung ada sembilan perusahaan terbesar ya. Terus di beberapa titik perbatasan Jakarta seperti Tangerang, Cikarang, juga banyak. Jadi, kami enggak dibatasi wilayah, yang penting perusahaan itu mencemari, akan kami sasar," tutur Safrudin.

Heru Budi disebutnya selaku Pj Gubernur Jakarta juga akan ikut diseret ke pengadilan bersama kepala daerah lain. Sebab, jika mereka tidak dikaitkan maka dikhawatirkan pengadilan merasa kurang tergugat.

"Yang DKI pasti kena juga, dugaan kami. Kami belum cek betul, tapi kan sudah ada kasus perusahaan di Cakung. Dari pemerintah provinsinya juga pasti akan menjadi tergugat karena kalau misalnya kita gugat perusahaannya saja, nanti di pengadilan dinyatakan kurang tergugat," ucap dia.

Jumlah warga yang telah bergabung dalam rencana gugatan ini, kata Safrudin, mencapai 50 orang dan masih akan bertambah. Diperkirakan nilai ganti rugi yang dituntut oleh warga dalam gugatan ini mencapai Rp51,2 triliun.

"Nilai Rp51,2 triliun itu kalkulasi. Kita menghitungnya begini, misalnya kita cek rumah sakit-rumah sakit di Jakarta, kita ketemu total kasus pengobatan ISPA, asma, pneumonia, COPD, jantung koroner, hingga bronkitis," ucap Safrudin.

Angka itu didapatkan dari perkirakaan biaya yang harus ditanggung warga karena polusi udara yang memperburuk kesehatan warga. Rencananya, gugatan bakal dilayangkan dalam waktu dua pekan lagi.

"Dari berbagai jenis penyakit tadi kemudian akan dijumlah kasusnya berapa, kemudian dikalikan dengan harga pengobatannya. Harga pengobatannya sudah ada datanya dari Kemenkes, kemudian ketemu angka Rp51,2 triliun tadi," pungkasnya.