Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan sejumlah instruksi sebagai upaya penanganan polusi udara di Jabodetabek. Instruksi itu diberikan Presiden Jokowi kepada sejumlah menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jabodetabek yang semakin mengkhawatirkan.
Diketahui indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 167 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Simak beberapa instruksi Jokowi soal penanganan polusi udara berikut ini.
1. Tanam Pohon
Jokowi meminta masyarakat melakukan gerakan serentak menanam pohon. Hal itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi alami polusi udara di Jabodetabek karena pohon bisa menghasilkan oksigen.
"Tanam pohon supaya memberikan kesejukan. Pak Presiden minta untuk digerakkan bersama-sama, kalau perlu jarak tanamnya diatur jangan 3x1 meter tapi 1x1 meter," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar setelah rapat penanganan polusi udara di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (28/8/2023).
2. TransJakarta Listrik
Presiden Jokowi juga memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat transisi kendaraan listrik. Salah satu yang diminta untuk mempercepat adalah TransJakarta.
Heru juga berharap wilayah penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi hingga Bogor untuk ikut membeli kendaraan listrik. "Kami sedang hitung kemampuan APBD DKI," ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kesempatan yang sama.
3. Kaji Ulang WFH
Baca Juga: Polusi Udara Makin Parah, Pemilik Pabrik Diminta Laporkan Emisi Gas Buang Setiap Pekan
Selain itu Jokowi meminta pengkajian atas sistem bekerja secara hybrid alias WFH ASN dilakukan. Presiden khawatir para pegawai tetap bepergian memakai kendaraan pribadi walau diminta bekerja dari rumah untuk mengurangi polusi.
"Jangan-jangan nanti kalau WFH mobilnya malah berputar-putar Jakarta. Ini perlu kajian matang," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas di Istana Kepresidenan pada Senin (28/8/2023).
4. Minta Sektor Kesehatan Bersiap
Jokowi pun menekankan penanganan dampak polusi udara harus berbasis kesehatan masyarakat. Oleh karenanya Kemenkes membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara.
"Nanti dokter-dokter akan kita edukasi penanganan (penyakit gangguan pernapasan) seperti apa. Kita juga akan kerja sama dengan RS Persahabatan sebagai koordinator rumah sakit," ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden.
5. Water Mist dari Atas Gedung
