Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengembangkan perkara gratifikasi yang menjerat mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ke dugaan penerimaan suap.
Dengan demikian sejumlah perusahaan atau wajib pajak yang pernah memberikan uang ke Rafael dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengemukakan, dugaan suap tersebut mereka kembangkan dalam persidangan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael.
"Utamanya tentu membuktikan gratifikasi dan TPPU-nya dulu gitu. Tetapi nanti dalam perjalanannya ditemukan, bahwa oh ternyata faktanya itu yang tepat adalah, karna memang ada meeting of mind (kesepakatan) tadi itu, maka bisa ditemukan suapnya," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Pada proses persidangan, uang yang diberikan sejumlah pihak akan terungkap maksud dan tujuannya , lewat keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan.
"Akan ditanyakan mens rea-nya, dan lain-lainnya. Apakah meeting of mind (kesepakatan), ketika memberikan sesuatu itu kepada penyelenggara negara yaitu penyidik pajak. Apakah ada niat betul betul menyelesaikan persoalan pajaknya pada saat itu?," jelas Ali.
"Nah suap dengan gratifikasi bedanya, suap itu pemberi dan penerimanya bisa dihukum. Sedangkan gratifikasi pemberinya tidak bisa," katanya.
Pada persidangan perdana, Rafael didakwa menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar bersama istrinya, Ernie Meike Torondek. Jaksa KPK juga mengungkap sejumlah perusahaan yang pernah menyerahkan uang kepada Rafael lewat perantara atau perusahaan.
Selain itu, Rafael juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Ernie, dengan nilai sekitar Rp 100 miliar. Adapun rinciannya, Rp 5.101.503.466 atau Rp 5,1 miliar, R p31.727.322.416 atau Rp 31,7 miliar, Rp 11.543.302.671 atau Rp 11,5 miliar, SGD SGD2.098.365, USD 937.900, dan Rp 14.557.334.857 atau Rp 14,5 miliar.
