Suara.com - Sembilan orang hakim konstitusi diperiksa dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat capres-cawapres.
Sembilan hakim konstitusi itu adalah hakim Anwar Usman (Ketua MK), Manahan Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo.
Sementara tiga hakim lainnya dijadwalkan diperiksa MKMK pada Kamis (2/11/2023) hari ini. Mereka adalah Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic Foekh, dan Guntur Hamzah.
Untuk hakim Wahiduddin, MKMK akan melakukan pemeriksaan khusus. Mengingat, ia juga satu dari tiga anggota MKMK.
Cerita Sedih Di Sidang MKMK
Proses pemeriksaan hakim konstitusi itu dilakukan secara tertutup. Dalam pemeriksaan pertama, tiga orang hakim diperiksa MKMK, mereka yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.
"Intinya, banyak sekali masalah yang kami temukan, jadi dari tiga hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Selasa (31/10/2023) malam.
Bahkan, Jimly mengungkapkan bahwa tak sedikit dari cerita-cerita itu yang menyedihkan.
"Yang nangis justru malah kami," ungkap Jimly.
Baca Juga: Menerka Akhir Putusan Sidang MKMK, Gibran Gagal Ikut Pilpres 2024?
Ia mengaku sengaja memberi ruang agar para hakim konstitusi itu diberi kebebasan dalam mengungkapkan apa yang mereka rasakan soal putusan kontroversial tersebut.
![Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bintan R Saragih saat sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/31/13247-mkmk-majelis-kehormatan-mahkamah-konstitusi-bintan-r-saragih.jpg)
Namun demikian, Jimly enggan membeberkan isi pemeriksaan karena memang berdasarkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK, pemeriksaan bersifat tertutup.
"Substansi pemeriksaan hakimnya, nanti biar terlihat di pertimbangan putusan MKMK," ujar Jimly.
Putusan MK Bisa Dibatalkan
Terkait putusan MK menyoal gugatan batas usia capres-cawapres, Jimly menyebut masuk akal bila putusan itu dibatalkan. Baginya, kemungkinan ini dapat merujuk pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
"Jadi setelah kami diskusikan, itu masuk akal, ada gunanya. Kan, permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan, gitu lho. Dengan merujuk kepada UU Kekuasaan Kehakiman, (pasal) 17 yang ayat 7-nya," kata Jimly dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, (1/11/2023).
