Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta. Berbagai program mulai dari pembinaan sekolah, penyaluran bantuan, hingga optimalisasi sistem telah dilaksanakan di Ibu Kota.
Saat ini, Jakarta memiliki 8.932 sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, yang terdiri dari 2.008 negeri dan 6.924 swasta. Pada 2023, daya tampung siswa di seluruh sekolah mencapai 112,31 persen dengan 429.291 peserta didik.
Dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pemprov DKI telah melaksanakan berbagai program. Di antaranya pembinaan gubernur ke sekolah, pelaksanaan program Sekolah Laboratorium Pancasila, kolaborasi dengan dunia usaha, pemberian makanan tambahan anak sekolah, serta pemberian subsidi pangan untuk anak-anak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Lalu, memberikan layanan transportasi gratis untuk siswa melalui bus sekolah dan Mikrotrans, mengajarkan pendidikan antikorupsi di sekolah lewat bus antikorupsi, pemberian bantuan dan hibah kepada penggiat pendidikan, hingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online yang transparan, objektif, serta akuntabel.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan, optimalisasi pendidikan di Jakarta sudah dilakukan sejak tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satunya dengan penyediaan biaya operasional pendidikan bagi PAUD negeri dan swasta.
Melalui Seruan Gubernur (Sergub) DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2021, Pemprov DKI menyerukan kepada para orang tua untuk memastikan semua anak mengikuti minimal satu tahun pendidikan di PAUD, sebelum memasuki jenjang SD.
“Kami secara rutin melakukan sosialisasi pentingnya PAUD satu tahun sebelum masuk SD,” ucap Purwosusilo.
Saat ini, Disdik DKI Jakarta memiliki 167 PAUD Negeri dan sekitar 4.000 PAUD swasta yang tersebar di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Purwosusilo menyatakan, pihaknya secara berkala terus mendirikan PAUD Negeri hingga 2022. Hal ini dilakukan demi menyediakan akses PAUD berkualitas, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyekolahkan anak berusia dini, serta meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
Satuan PAUD Negeri dengan bentuk layanan PAUD yang lebih lengkap (TK/Taman Kanak-kanak, KB/Kelompok Bermain, TPA/Tempat Penitipan Anak, dan SPS/Satuan PAUD Sejenis) didirikan di Balai Kota, Dinas Pendidikan, kantor wali kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan, pasar, Masjid Hasyim Ashari, PKBM/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta SD.
“Seluruh PAUD Negeri ini dapat diakses secara gratis oleh masyarakat,” kata Purwo.
Demi meningkatkan mutu pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya pula menjamin hak pendidik dan tenaga kependidikan PAUD terpenuhi, dengan menyalurkan hibah. Pelatihan berjenjang pun diberikan kepada pendidik serta tenaga kependidikan, agar kualitas PAUD meningkat.
Disdik DKI juga menjalankan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) bagi seluruh siswa di PAUD Negeri.
Selain itu, Disdik DKI pun memiliki program Jakarta Sekolah Komunitas yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2023 tentang Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Peserta Sekolah Komunitas. Kegiatan ini berupa pelaksanaan belajar bersama secara rutin dengan kolaborasi berbagai pihak.
Program ini menerapkan kurikulum yang sama dengan sekolah reguler serta bekerja sama dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas secara bersama.
“Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Purwo.
TERPOPULER
