Infografis
Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, meminta Pemprov DKI segera mendata siswa dari kalangan tak mampu yang bersekolah di sekolah swasta.
Menurutnya, masih banyak siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta tak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tak memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
"Saran kami kepada Pemda DKI, sekolah yang paling banyak orang miskin, enggak punya KJP itu yang harus digratiskan," ungkap Ima.
Selain itu, DPRD DKI mendorong pula agar pemberian bantuan pendidikan seperti KJP Plus tepat sasaran, sehingga tak diberikan kepada siswa yang menyalahgunakannya.
Anggota DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana, juga mendukung Pemprov DKI mencabut KJP Plus pelajar yang terlibat tawuran dan tindak kriminal lainnya, untuk menimbulkan efek jera.
"Kita tidak bisa membiarkan perilaku tercela. Mereka bukan saja membahayakan diri dan sesama siswa lainnya, namun tindakannya juga sudah meresahkan masyarakat," ungkap William.
Menurutnya, perlu ada efek jera lain bagi para siswa yang terlibat tawuran. Selain penertiban melalui aparat keamanan, pencabutan KJP Plus juga bagian dari upaya solutif agar ke depannya tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini.
"Kami mendorong upaya tegas Penjabat Gubernur DKI Heru Budi mencabut KJP bagi siswa yang terlibat tawuran tersebut. Bahkan, mereka tidak bisa mengajukan atau 'blacklist' dari daftar KJP," pungkas William.
Baca Juga: Wujudkan Impian Keperawatan di UK Lewat Beasiswa Penuh S1 dengan SI-UK Indonesia
