Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menetapkan vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Merves), Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin, 8 Januari 2024. Berikut ini adalah kronologi kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Sebelumnya, pada sidang pembacaan tuntutan yang digelar hari Senin, 27 November 2023, Haris Azhar dituntut oleh jaksa dengan hukuman penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp 1 juta, dan subsider selama enam bulan kurungan.
Sementara itu, Fatia Maulidiyanti juga dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun, denda sebesar Rp500 ribu, serta subside selama tiga bulan kurangan.
Adapun sudang kasus yang menjerat Fatia dan Haris pertama kali berlangsung pada hari Senin, 3 April 2023. Lalu, di hari Kamis, 8 Juni 2023, persidangan pun turut dihadiri sang pelapor, Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian, dalam sidang lanjutan yang diselenggarakan pada Senin, 4 September 2023.
Sidang itu pun juga menghadirkan dua periset Kajian Cepat Koalisi Bersihkan Indonesia, Iqbal Damanik dan Ahmad Ashov. Adapun keduanya dihadirkan dalam sidang lantaran Hasil Kajian Cepat yang bertajuk Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua yang kemudian jadi bahan pembahasan yang diperbincangkan dalam podcast atau siniar Haris Azhar dan Fatia yang berujung adanya dugaan penghinaan.
Kronologi Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti
Adanya kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Haris dan Fatia ini berawal dari dirilisnya video siniar perbincangan dalam chanel YouTube Haris "Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam" viral.
Lalu, pada tanggal 22 September 2021, Haris dan Fatia secara resmi dilaporkan oleh Luhut ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik.
Laporan itu berlanjut ke meja hijau, lalu serangkaian sidang pun turut dilaksanakan. Dalam persidangan pembacaan tuntutan yang digelar pada Senin, 27 November 2023 jaksa menuntut supaya video YouTube yang menjadi pemantik kasus ini untuk dihapus.
Akan tetapi, Haris dan Fatia yang mengklaim bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana apapun tentang video tersebut lantas mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Haris melalui nota pembelaannya memohon agar dibebaskan dari dakwaan serta tuntutan terhadap dirinya dan Fatia.
Selain itu, ia juga memohon supaya Majelis Hakim bisa membedakan antara kritikan dan hinaan. Terlebi lagi, dalam pembahasan pada video tersebut merujuk pada hasil riset, bukan analisis dari pribadinya semata.
Kasus Haris dan Fatia ini pun menjadi perhatian publik terutama di kalangan politisi dan aktivis. Banyak aktivis yang menilai jika kasus pencemaran nama baik tersebut menjegal dari hak kebebasan berpendapat.
Sehari sebelum dibacannya vonis Haris dan Fatia, tepatnya pada Minggu, 7 Januari 2024 kemarin, ada dua orang pegiat yang melakukan aksi untuk mendukung pembebasan Haris dan Fatia.
Diketahui, kedua orang tersebut memakai pakaian serba hitam dengan topeng berwarna putih di wajahnya. Mereka membawa poster yang bertuliskan “kita berhak kritis!” dan “bebaskan Fatia Haris”.
Pada sidang pembacaan vonis yang digelar hari ini, 8 Januari 2024, hakim membebaskan keduanya. Majelis hakim menganggap jika tidak ada unsur hukum yang bisa terpenuhi dalam tuntutan pertama pada dua aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. Atas dasar inilah, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bebas dari tuntutan.
TERPOPULER
