Bicara di KPK, Anies Dorong RUU Perampasan Aset Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan, Tidak Ada Pilihan Lain!

Dwi Bowo Raharjo, Rakha Arlyanto

Rabu, 17 Januari 2024 | 21:31 WIB
Bicara di KPK, Anies Dorong RUU Perampasan Aset Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan, Tidak Ada Pilihan Lain!
Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024). (tangkap layar/ist)

Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku setuju pejabat atau penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan ke laman Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) dijatuhi sanksi.

"Kami setuju bila tidak itu dilaksnaakan maka bisa dilakukan demosi bahkan reposisi atau sanksi lain," kata Anies dalam acara Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Selain itu, Anies juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Menurutnya, pemiskinan adalah cara satu-satunya untuk membuat koruptor jera.

"Kami lihat perlunya kita menuntaskan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan tidak ada pilihan lain," ungkap Anies.

Sebelumnya, Anies berencana merevisi Undang-Undang (UU) KPK jika nantinya terpilih sebagai Presiden RI 2024.

Awalnya, Anies mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Menurutnya lembaga antirasuah itu harus berani menindak segala pihak yang terindikasi melakukan korupsi.

"Mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh pelanggaran korupsi," kata Anies di acara Paki Integritas KPK.

Mantan Gubernur Jakarta itu menyebut salah satu cara untuk mengembalikan marwah KPK adalah merevisi Undang-Undang KPK.

"Ini dari aspek apa? Satu, Undang-Undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi legal seperti dulu, ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin revisi ini bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat," kata Anies.

baca juga

Selanjutnya, Anies berkomitmen untuk mengembalikan standar etika yang tinggi di KPK. Standar etika yang tinggi itu, kata Anies, harus dilakukan oleh seluruh jajaran KPK.

"Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan hanya Undang-Undangnya memberikan kekuatan, kemandirian, tapi juga di dalamnya baik di pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi," ungkap Anies.

Lebih lanjut, Anies berencana untuk memperbaiki sistem rekrutmen di KPK. Tidak hanya di kelas pimpinan, tapi di seluruh jajaran KPK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Di Hadapan Capres-Cawapres, Ketua KPK Paparkan Kondisi Pemberantasan Korupsi Stagnan

Di Hadapan Capres-Cawapres, Ketua KPK Paparkan Kondisi Pemberantasan Korupsi Stagnan

Kotak Suara | Rabu, 17 Januari 2024 | 21:24 WIB

Di Acara Paku Integritas KPK, Anies dan Prabowo Kembali Bersalaman

Di Acara Paku Integritas KPK, Anies dan Prabowo Kembali Bersalaman

News | Rabu, 17 Januari 2024 | 21:15 WIB

Undang Capres-cawapres, Nawawi Tegaskan Paku Integritas Bukan Numpang Tenar di Situasi KPK Tak Baik-Baik Saja

Undang Capres-cawapres, Nawawi Tegaskan Paku Integritas Bukan Numpang Tenar di Situasi KPK Tak Baik-Baik Saja

Kotak Suara | Rabu, 17 Januari 2024 | 21:06 WIB

Hadiri Acara Paku Integritas KPK, Ganjar Tak Lakukan Persiapan Khusus: Kan Mau Tanya Jawab

Hadiri Acara Paku Integritas KPK, Ganjar Tak Lakukan Persiapan Khusus: Kan Mau Tanya Jawab

Kotak Suara | Rabu, 17 Januari 2024 | 20:22 WIB

Layani Bapak-bapak yang Bingung Ingin Selfie, Sikap Anies Baswedan Banjir Pujian

Layani Bapak-bapak yang Bingung Ingin Selfie, Sikap Anies Baswedan Banjir Pujian

Kotak Suara | Rabu, 17 Januari 2024 | 20:20 WIB

Terkini

Amerika Serikat Kembali Blokir Selat Hormuz, Pasang Tarif Lintas 20 Persen

Amerika Serikat Kembali Blokir Selat Hormuz, Pasang Tarif Lintas 20 Persen

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 07:03 WIB

Mojtaba Khamenei: Kami Janji Balas Darah Ali Khamenei yang Mati Syahid

Mojtaba Khamenei: Kami Janji Balas Darah Ali Khamenei yang Mati Syahid

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 06:54 WIB

Pangkalan Laut Iran Hancur Diterjang Rentetan Ledakan di Kawasan Selat Hormuz

Pangkalan Laut Iran Hancur Diterjang Rentetan Ledakan di Kawasan Selat Hormuz

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 06:44 WIB

Harga Minyak Dunia Makin Menggila Usai Amerika Serikat dan Iran Perang Lagi

Harga Minyak Dunia Makin Menggila Usai Amerika Serikat dan Iran Perang Lagi

News | Selasa, 14 Juli 2026 | 06:20 WIB

Bukan Cuma Iseng, Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah Ternyata Pernah Ancam Pak RT

Bukan Cuma Iseng, Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah Ternyata Pernah Ancam Pak RT

News | Senin, 13 Juli 2026 | 22:35 WIB

Pilu! Korban Rudapaksa Jagakarsa Melahirkan, Bayi Terpaksa Diserahkan ke Dinsos

Pilu! Korban Rudapaksa Jagakarsa Melahirkan, Bayi Terpaksa Diserahkan ke Dinsos

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:52 WIB

Jadi Tersangka, Kejagung Klaim Febrie Adriansyah Mundur Sukarela dan Tak Lagi Dikawal TNI

Jadi Tersangka, Kejagung Klaim Febrie Adriansyah Mundur Sukarela dan Tak Lagi Dikawal TNI

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:50 WIB

Skandal Korupsi Lingkaran Prabowo, Uji Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum

Skandal Korupsi Lingkaran Prabowo, Uji Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:39 WIB

Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30200 GT

Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30200 GT

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:28 WIB

Pimpinan Ponpes Pembakar Santri Segera Ditahan, Polisi Ungkap Fakta Miris Sejak 2005

Pimpinan Ponpes Pembakar Santri Segera Ditahan, Polisi Ungkap Fakta Miris Sejak 2005

News | Senin, 13 Juli 2026 | 21:06 WIB

×