Suara.com - Program lumbung pangan alias food estate ala pemerintahan Joko Widodo menimbulkan pro-kontra. Bahkan dalam debat capres-cawapres food estate selalu menjadi sorotan dan dicap sebagai proyek gagal.
Ketua umum masyarakat pemerhati pangan (Mappan) Wignyo Prasetyo menilai, program food estate yang saat ini dijalani menurutnya sudah tepat.
Wignyo menilai, program food estate merupakan program jangka panjang, sehingga tidak seperti sedang membalikan telapak tangan.
“Tidak seperti membalikkan telapak tangan, ini butuh waktu. Kita sama-sama tahu, food estate sangat penting itu proyek jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan nasional," kata Wignyo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/1/2024).
Kritikan pedas tentang program ini juga kerap datang dari paslon-paslon yang menjadi lawan bagi Prabowo-Gibran.
Tak hanya itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan juga ikut melayangkan kritikan tajam karena menganggap food estate hanya merusak lingkungan.
“Membuka lahan baru memang tidak mudah, butuh waktu untuk dijadikan sentra produksi pangan, lahan tersebut kan harus direstorasi terlebih dahulu," kata Wignyo.
Wignyo menilai, program food estate membutuhkan peran ekstra dari masyarakat terutama mereka yang bergerak di bidang pertanian.
“Perlu ada inovasi benih-benih tanaman, agar adaptif dengan lahan baru, lalu Riset-riset harus dilakukan terus menerus," ujarnya.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Ogah Lanjutkan Food Estate, Tapi Mau Bikin Program Ini
Ia menyebut, meski peogram ini sempat mandek lantaran realokasi anggaran untuk penangganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Namun saat ini Indonesia telah memiliki kawasan sawah dan kebun produktif seluas 30.000 hektare di Kalimantan Tengah, 5.000 hektare di Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur (NTT), dan 215 hektare lainnya di Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumatra Utara.
"program ini masih terus berjalan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tapi kita harus optimis," katanya.
