Suara.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Sumatera Barat (Sumbar), Rahmat Saleh menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye sebagai blunder.
“Iya itu pernyataan Pak Jokowi itu, itu memang blunder ya menurut kami ya (Jokowi) selaku kepala negara itu tidak seharusnya menyatakan seperti itu,” kata Rahmat di Bandar Udara Minangkabau, Padang, Sumbar, Kamis (25/1/2024).
Terlebih, dia mengungkapkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kesulitan untuk mendapatkan cuti agar bisa mengikuti kampanye akbar bersama Anies hari ini.
“Pak Gubernur kami, Ketua DPP PKS, mengurus izin cuti sampai sekarang nggak keluar cutinya izinnya,” ungkap Rahmat.
“Apalagi semuanya ada pernyataan menteri boleh, presiden boleh, presiden siapa yang ngasih cuti?” tambah dia.
Rahmat menegaskan bahwa Gubernur Mahyeldi mesti mendapatkan izin cuti dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) untuk ikut berkampanye tetapi izinnya belum didapatkan.
“Kalau Gubernur cutinya harus ke Mendagri kan sekarang sampai hari ini nggak keluar nih cuti Pak Gubernur ini, beliau sudah di sini tapi belum bisa ikut kampanye, itu ketidakadilan demokrasi,” tandas Rahmat.
Sekadar informasi, Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan akan melakukan kampanye akbar di Gelanggang Olahraga (GOR) Haji Agus Salim, Padang, Sumbar hari ini.
