Infografis
Hikam mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu jelas memiliki urgensi, terutama terkait momentum dan etika politik dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest).
“Nggak ada masalah. Profesional apa pun antara Presiden dan Pak Mahfud, kalau mundur, ya mundur saja. Tapi, Pak Mahfud dan Pak Jokowi tetap harus tetap berhubungan baik,” ujar Hikam di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (30/1/2024).
Hikam menyatakan, keputusan mundur Mahfud harus dilihat dari perspektif kepentingan Capres Ganjar Pranowo, karena pencalonan Mahfud sebagai Cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet, bisa menjadi sasaran tudingan lawan politik.
Ia juga menyoroti, jabatan Cawapres akan membuat aktivitas Mahfud makin sibuk dan rentan terhadap penyalahgunaan isu-isu politik.
“Ini saya melihatnya dari perspektif kepentingan Mas Ganjar. Urgensinya jelas, karena bagaimana pun juga pencalonan Pak Mahfud sebagai Cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam dapat menjadi sasaran tudingan empuk dari pihak lawan. Orang kalau jadi Cawapres itu sibuk, dan isu apa saja bisa digoreng. Kalau mundur, bebas dari indikasi kepentingan apa pun,” jelas mantan Menristek pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Ditanya mengenai status Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Hikam hanya menjawab singkat.
“Kalau Prabowo nggak punya niat untuk mundur, ya mau gimana lagi?” pungkasnya.
