Soroti Kemunduran Demokrasi, UII Bersuara Lewat Pernyataan Sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan

Galih Priatmojo, Hiskia Andika Weadcaksana

Kamis, 01 Februari 2024 | 15:08 WIB
Soroti Kemunduran Demokrasi, UII Bersuara Lewat Pernyataan Sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan
Penyampaian pernyataan sikap oleh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) di Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII, Kamis (1/2/2024) siang. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]

Suara.com - Sejumlah sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap yang melibatkan dosen, mahasiswa hingga alumnus UII ini bertempat di Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII, Kamis (1/2/2024) siang.

Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid menegaskan bukan kali ini saja UII menyuarakan sikap atas persolaan yang tengah dialami bangsa Indonesia. Termasuk kali ini, UII memilih untuk tidak diam saja melihat situasi kondisi yang ada.

"Sangat sulit bagi UII, warga UII yang lahir dari rahim yang sama denga republik ini berkhianat kepada bangsa Indonesia. Pendiri UII adalah juga pembesut bangsa Indonesia. Sehingga perlu dipahami pernyataan sikap ini sama sekali tidak partisan," tegas Fathul.

"Ini adalah betul-betul murni seruan moral anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia masih mempunyai daftar pekerjaan rumah yang sangat-sangat panjang," sambungnya.

Selain itu, Fathul menuturkan pernyataan sikap ini sekaligus mengundang secara terbuka seluruh sivitas akademika UII. Sehingga pernyataan sikap ini tidak bersifat elitis tapi atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. 

Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Fathul, ditemani oleh sejumlah perwakilan sivitas akademika UII yang terdiri dari jajaran pimpinan universitas, yayasan, alumni hingga mahasiswa. Sejumlah poin penting dipaparkan dalam pernyataan sikap ini.

Pernyataan itu menyoroti perkembangan politik nasional dua pekan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Disebutkan Fathul, gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah tanpa rasa malu ditunjukkan. 

"Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran," ujarnya. 

Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya ketika pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. 

baca juga

Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan.

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," tuturnya. 

Perkembangan terkini, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo turut disorot. Pasalnya hal itu juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap paslon capres-cawapres tertentu.

"Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," terangnya.

Menanggapi hal itu, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan enam poin penting. Pertama mendesak Presiden Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Caranya dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. 

"Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok," tandasnya.

Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara
untuk kepentingan politik praktis. Termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

Ketiga, menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan. Memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

"Keempat, mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara," cetusnya.

Kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Keenam, meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ketua PDIP Gunungkidul Cerita Soal Kondisi Seperti Perang Ketika Jokowi Datang, Hasto: Rakyat Seperti Ancaman

Ketua PDIP Gunungkidul Cerita Soal Kondisi Seperti Perang Ketika Jokowi Datang, Hasto: Rakyat Seperti Ancaman

News | Kamis, 01 Februari 2024 | 14:50 WIB

Puji Mahfud Gentlemen usai Mundur dari Kabinet Jokowi, Hasto: Moga Menular ke Prabowo

Puji Mahfud Gentlemen usai Mundur dari Kabinet Jokowi, Hasto: Moga Menular ke Prabowo

Kotak Suara | Kamis, 01 Februari 2024 | 14:10 WIB

Sebelum Dipetisi Guru Besar, Dokter Tifa Sudah Ragukan Jokowi Kuliah di UGM

Sebelum Dipetisi Guru Besar, Dokter Tifa Sudah Ragukan Jokowi Kuliah di UGM

News | Kamis, 01 Februari 2024 | 13:02 WIB

Terkini

Yamaha NMAX Versi Listrik Akhirnya Mendarat di Indonesia

Yamaha NMAX Versi Listrik Akhirnya Mendarat di Indonesia

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 10:50 WIB

Kata-kata Menhut Raja Juli Soal Ada Tambang di Ujung Kulon

Kata-kata Menhut Raja Juli Soal Ada Tambang di Ujung Kulon

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:48 WIB

Komdigi Desak Google Buka Cara Deteksi 19 Ribu Kanal YouTube

Komdigi Desak Google Buka Cara Deteksi 19 Ribu Kanal YouTube

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta

Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

Sinopsis Living the Dream, Sitkom Animasi Dewasa tentang Kantor Toxic

Sinopsis Living the Dream, Sitkom Animasi Dewasa tentang Kantor Toxic

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

5 Zodiak yang Tetap Tenang dan Paling Solutif saat Menghadapi Masalah Berat

5 Zodiak yang Tetap Tenang dan Paling Solutif saat Menghadapi Masalah Berat

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 10:44 WIB

Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan sebelum 3 Bulan, Apakah Bisa?

Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan sebelum 3 Bulan, Apakah Bisa?

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 10:44 WIB

Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:37 WIB

Honda Super Cub C125 Dapat Pilihan Warna Baru Harga Tembus Rp 81 Juta

Honda Super Cub C125 Dapat Pilihan Warna Baru Harga Tembus Rp 81 Juta

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 10:33 WIB

Menhut soal Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon: Wacana Lama, Bukan Ide Hashim

Menhut soal Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon: Wacana Lama, Bukan Ide Hashim

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:33 WIB

×