Suara.com - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mewanti-wanti penyandang disabilitas harus paham untuk menentukan hak suaranya pada Pemilu 2024. Sebagai warga negara, hak mereka untuk mendapatkan akses pendidikan politik seperti kampanye atau sosialisasi Pemilu harus terpenuhi.
"Sebenarnya dari awal kami sangat berharap, ya, pendidikan politik itu bisa disampaikan. Sehingga mereka tahu, siapa sih yang dia pilih. Jangan sampai mereka tidak paham memilih siapa, sehingga pada waktunya ya sudah coblos saja, mana saja," kata Ketua KND Dante Rigmalia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Berdasarkan sejumlah informasi yang diterima KND dari daerah, para penyandang mendapatkan hambatan untuk mengakses pelaksanaan kampanye dan sosialiasi pemilu.
"Seperti misalnya, datang ke kami melalui WA dan sebagainya, teman-teman ini bisa mengakses debat presiden, JBI (juru bahasa isyarat)-nya sangat kecil di layar. Dan juga sering kali tertutup oleh tulisan," ujar Dante.
"Seolah-olah kan penyedia layanan publik itu hanya menggugurkan kewajiban, asal ada. Tetapi, tidak mempertimbangkan apakah itu sesuai memadai teman-teman pengguna bahasa isyarat," sambungnya.
Namun dikatakannya, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah mulai memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas.
"Kita lihat sudah banyak sosialisasi yang aksesibel, berusaha untuk meng-aksesibelkan ada bahasa isyarat, caption ada, tulisan di bawahnya, itu upaya-upaya ke arah sana ada," tutur Dante.
Oleh karenanya Dante, waktu yang tersisa jelang Pemilu 14 Februari 2024, dapat dimanfaatkan penyelenggara atau kontestan memberikan pendidikan politik yang dapat diakses penyandang disabilitas.
"Ini adalah momentum untuk semua orang bisa menentukan pilihan. Ya, meskipun ada waktu lah beberapa hari lagi untuk memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas. Saya pikir ini bisa dimanfaatkan," katanya.
TERPOPULER
