"Dulu ketika kementerian dan pemerintah daerah membagi itu selalu diperiksa BPK, pemeriksaannya apakah tepat sasaran. Apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan orang yang berhak," kata Anies.
"Nah kalau lurah camat dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan ya seharusnya pejabat lebih tinggi memberikan contoh," Anies menambahkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lantas menyinggung soal revolusi mental yang kerap digaungkan Jokowi.
"Kenapa karena bansos itu ada daftar penerimanya. Dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Prinsip revolusi mental adalah pemimpin sebagai panutan pemimpin sebagai contoh nah itu kita laksanakan," ungkapnya.
