Suara.com - Gelombang perlawanan ke rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin terasa saja. Salah satunya dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta pada Rabu (8/2/2024).
Pantauan Suara.com, saat demo mahasiswa gabungan dari Universitas Trisakti, Universitas Veteran, Universitas Nasional (Unas), dan Universitas Prof Dr Hamka (UHAMKA).
Dengan lantang satu per satu orator naik ke atas mobil komando. Cahaya dari hasil pembakaran atribut politik yang dianggap mereka sampah, makin membuat semangat perlawanan berkobar.
Meminta Jokowi untuk mundur dari kursi presiden, merupakan salah satu dari empat tuntutan mereka.
Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Lamdahur Pamungkas mengatakan, aksi kali ini mereka lakukan lantaran keyakinan soal adanya kecurangan dalam Pemilu 2024.
Kecurangan tersebut secara gamblang dapat terlihat dengan cara Jokowi mendukung Prabowo Subianto-Gibrang Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung dari Jokowi.
"Jokowi ini sudah melakukan perbuatan tercela. Salah satunya, ia mengintervensi politik dengan mendukung salah satu paslon secara implisit yang dimana merugikan masyarakat banyak," kata Lamdahur, di Jakarta, Rabu (8/2/2024).
Lamdahur menilai, langkah yang diambil oleh Jokowi, telah mencoreng konstitusi negara. Apa yang dilakukan oleh Jokowi seakan ingin menghidupkan kembali budaya nepotisme yang telah terkubur usai reformasi.
Terlebih, reformasi Indonesia, harus diraih dengan cara pandang dan penuh prosesi yang berdarah-darah.
"Di sini rasanya kami perlu untuk menegur secara keras, bahwasanya layak rasanya sudah dilakukan proses-proses pemakzulan Jokowi," katanya.
Aksi turun ke jalan sengaja diambil untuk menyampaikan kepada publik jika Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Cita-cita reformasi telah patah di tangan rezim Jokowi.
Ia juga menilai, saat ini para menteri di Kabinet Indonesia Maju, sudah tidak memiliki etika. Hal itu tercermin saat sejumlah menteri secara terang-terangan mengatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran.
"Yang di mana (tujuannya) ingin memperoleh kemenangan dengan cara melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan salah satunya mencoreng konstitusi dengan perubahan yang ada di Mahkamah Konstitusi," kata Lamdahur.
Lamhadur juga mendorong para anggota DPR untuk segera membahas pemakzulan Jokowi.
"Kalau dalam arti kekuasaan bapakmu dilanjutkan, tidak seperti ini caranya. Harus ada proses-proses konstitusi, proses demokrasi, dan proses etik moral yang harus diperhatikan dan dihargai secara publik," ucapnya.
TERPOPULER
