Suara.com - Partai politik mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ramai-ramai ingin mengajukan hak angket.
Hak yang melekat pada DPR sebagai perwakilan rakyat. Namun mengenai hak angket ini, publik pun masih menunggu sikap Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh termasuk elit politik pendukung kedua pasangan tersebut.
Pengamat politik Faizal Assegaf mengungkapkan pernyataan Yusril tidak bisa dirujuk karena kondisinya ia berada di barisan pendukung Pemerintah.
"Hak angket ini, suatu konsolidasi hak konstitusi rakyat yang disalurkan oleh partai-partai yang mau berdiri bersama rakyat, yakitu 4 partai, PDIP, PKB, PKS dan Nasdem" ujarnya.
Baca Juga:
Kena Mental, Jagoan Medan Ucok Baret Minta Maaf Usai Tantang Duel Hercules
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Sehingga ia mengungkapkan bagi mereka yang menganggap situasi negara tidak bermasalah, maka lebih baik tidak perlu mengomentari.
Dia pun mencontohkan bagaimana saat hak angket di masa SBY. " Mereka yang menganggap Pemilu tidak curang, tidak usah tanggapi. Misalnya jaman pak SBY, hak angket 2009, tidak ada reaksi SBY soal hak angketnya. Sekarang pak Agus, baru beberapa hari menjadi menteri sikapnya sudah berbeda deengan sikap negarawan SBY " ujarnya.
Baca Juga: Jimly Asshiddiqie Temui Ketum Golkar, Bahas Amandemen UUD 45 dan Hak Angket
Faizal menekankan jika saat ini, lembaga yang berperan penjaga demokrasi tidak ada keberpihakan pada rakyat. Karena itu, lembaga saat ini yang berada di partai akan mempergunakan hak yang diatur secara konstitusi pada rakyat.
"Nah ada partai yang ada di DPR, mempergunakan haknya yang diatur secara konstitusi," ujarnya.
Sayangnya Faizal mengungkapkan jika kekinian Megawati Soekarnoputri belum memperlihatkan sikapnya. Karena sikap keempat partai pengusung paslon 1 dan 3 hendaknya bertemu.
"Sampai hari ini, PDIP belum memperlihatkan sikap dan belum menyampaikan sikap seperti Surya Paloh. Publik menanti bagaimana Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh segera kumpul," imbuhnya.
Penggunaan hak angket ini memang tidak berhubungan dengan hasil Pemilu, namun akan mampu memperlihatkan bagaimana penyalanggunaan kewenangan.
"Penggunaan uang triliun, ada kecurangan, memberikan reaksi takut pada pendukung Jokowi, maka wajar reaksi tersebut," ucapnya menjelaskan.
