Suara.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengaku mendengar informasi soal isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dilebur dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Kurnia mengatakan awalnya ICW tidak begitu menggubris kabar tersebut, namun perlahan informasinya disebut semakin mendetail.
"Kami juga mendengar kabar itu ya, jadi awalanya banyak yang menyampaikan, 'teman-teman ICW suda dengar belum, bahwa ada rencana KPK ingin penindakannya dihapus, jadi pencegahan.' Awalnya kami tidak menggubris itu, tapi lamban laun informasinya semakin detail," kata Kurnia saat agenda diskusi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Oleh karenanya, Kurnia berharap agar kabar tersebut dikonfirmasi di ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dikatakannya sudah ada rapat pembahasan di Bappenas soal peleburan KPK dengan Ombudsman.
"Karena informasi yang kami dapat, 'oh ini sudah dibahas lho di Bappenas, rencana ingin menjadikan KPK lembaga pencegahan korupsi, melebur ke Ombudsman. Nah itu penting untuk diklarifikasi ke Bappenas, apakah pernah, benar ada pembahasan rapat seperti itu. Tentu kalau benar adanya, penting untuk dikritisi idenya," katanya.
Kurnia menyebut rencana meleburkan KPK dengan Ombudsman, akan menghilangkan kewenangan penindakan, dan hanya dapat melakukan pencegahan.
"Kalau tiba pada kesimpulan KPK harus pencegahan, kalau indeks persepsi korupsi (IPK) sudah 70-an, 80-an, oke gitu lho," kata dia.
"Ini kan IPK kita masih 30-an, banyak problem bahkan pimpinan KPK mengakui ada pelemahan pemberantasan korupsi hari ini. Jadi kalau kesimpulannya adalah mengganti KPK menjadi pencegahan tentu adalah solusi yang keliru," katanya menambahkan.
ICW, kata Kurnia, dengan tegas menolak rencana peleburan KPK dengan Ombudsman.
Baca Juga: Isu KPK Digabung dengan Ombudsman, Alexander Marwata: Mungkin, Seperti di Korea Selatan
"Tentu kami enggak setuju, karena kami menganggap KPK itu masih penting. Dan tidak tepat kalau hanya dikedepankan tentang pencegahan," ujarnya.
