REGIONAL:
Suara.com - Pengamat politik M Qodari berikan sindiran telak yang ditujukan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Qodari, pada Pemilu 2024 Hasto tak lagi bersinar seperti di 2019 malah bisa dbilang 'terkubur'.
Qodari menyayangkan sikap dari Hasto yang pada Pemilu 2024 tidak mau bersandar pada data dan fakta. Disebut oleh Qodari bahwa analisa dan pernyataan Hasto tidak berpijak pada data dan fakta.
"Kita tidak membicarakan fakta dan data yang rumit, tapi soal hasil Pilpres 2024. Seperti pernyataan (Hasto) bahwa hasil pemilu di luar negeri dimenangkan oleh Ganjar-Mahfud, tapi faktanya yang menang Prabowo-Gibran," ungkap Qodari seperti dikutip, Rabu (3/4).
Baca juga:
"Cara kita melihat Hasto itu berbeda dengan dulu dan sekarang. Di 2024, mas Hasto terkubur, pada 2014 dan 2019 dia bersinar," kata Qodari.
Ia kemudian menyebut soal joke yang baru dibacanya. Joke itu kata Qodari membandingkan Ganjar Pranowo dengan token listrik. "Makin kecil, makin berisik,"
"Tapi menurut saya, di sidang MK ini, itu mas Hasto bukan mas Ganjar. Mas Hasto seperti token listrik, semakin kecil semakin berisik, buktinya kan mas Hasto dekat-dekat sidang MK makin sering muncul," ucap Qodari.
Qodari juga menyoroti pernyataan Hasto yang menyamakan Gibran Rakabuming Raka dengan sopir truk pelaku tabrakan beruntun di GT Halim Utama beberarpa waktu lalu.
Baca juga:
Qodari lalu menyerang balik pernyataan Hasto itu. Menurut Qodari, justru Hasto yang belum cukup umur. Disampaikan oleh Qodari, bahwa Hasto tak mampu melakukan navigasi kondisi politik Indonesia.
"Saya melihat dalam konteks kali ini, yang lebih mirip dengan sopir truk di GT Halim Utama itu mas Hasto. Mas Hasto gak cukup umur dalam menavigasi politik Indonesia, dalam menavigasi PDIP buktinya nabraknya PDIP sampai terguling," ucap Qodari.
Hasto Tegaskan Hak Angket di Jalur Tepat
Sementara itu, Hasto mengklaim bahwa progres pengajuan hak angket sudah sempurna, sehingga tinggal menunggu momentum.
"Ya progres kami sempurna," ujar Hasto saat ditemui awak media seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, hingga kini hak angket untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 belum secara resmi diusulkan di DPR RI. Meski demikian, Hasto mengakui perkembangan sudah baik.
Dia mengatakan pihaknya masih menyaksikan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto menegaskan berbagai pernyataan dalam sidang sengketa di MK itu akan dijadikan bahan rujukan untuk sempurnakan pengajuan hak angket di DPR.
Oleh karena itu, politisi asal Yogyakarta ini mengatakan fraksi PDIP bersama fraksi yang punya semangat serupa masih menunggu waktu yang paling tepat untuk secara resmi ajukan hak angket kecurangan pemilu.
"Momentum keputusannya masih melihat dinamika politik nasional saat ini," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, membutuhkan dukungan politik.
"Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya bisa. Tapi kita lihat dulu lah bagaimana di lapangan-nya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik," katanya.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi soal wacana hak angket tentang kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan di DPR.
Puan menyatakan tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR soal hak angket Pemilu 2024. "Enggak ada instruksi, enggak ada," ujarnya.
TERPOPULER
