Suara.com - Indonesia tengah digemparkan dengan kasus dugaan korupsi timah yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.
Mega korupsi itu membuat negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp271 triliun.
Ketua Komisi Kejaksaan RI Prof Dr Pujiyono turut mengomentari kasus korupsi terbesar di Indonesia.
Baca Juga:
Sebut RBS Mafia Besar Timah, Begini Reaksi Bahlil saat Dicecar DPR Kasus Harvey Moeis
Sandra Dewi Sebut Suami Gemar Bantu Orang: Kebaikan Dia Nggak Masuk Logika Gue
Prof Puji, sapaan akrabnya pun mewanti-wanti generasi muda, termasyk mahasiswa memiliki pemikiran maju dalam mengelola kelangsungan negeri ini.
Masih banyak potensi-potensi yang dimiliki Bangsa Indonesia untuk dikelola secara baik dan benar.
"Ini menjadi tanggung jawab generasi muda. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar hingga merugikan bangsa dan negara," tegas Puji, Kamis (4/4/2024).
Baca Juga: Intip Koleksi Kacamata Mewah Sandra Dewi, Harganya Setara iPhone 14 Plus
Dirinya juga berpesan supaya generasi muda mampu melihat peluang kreatif di bidang usaha. Tujuannya, untuk mengelola sebaik mungkin kekayaan Bangsa Indonesia secara baik dan benar.
"Sehingga, kekayaan Bangsa Indonesia ini bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia," pesannya.
Dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Rekonsiliasi Pemuda dan Mahasiswa Pasca Pesta Demokrasi Pemilu 2024’ ini, juga menghadirkan pembicara lain yakni Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Koordinator Pusat BEM SI 2023, Hilmi Ash Shidiqi.
Baca Juga:
Alasan Helena Lim dan Harvey Moeis Kenakan Rompi Tahanan Pink
Harvey Moeis Bernasib Tragis Gegara Korupsi: Tidur di Sel Isolasi, Tak Bisa Dibesuk Sandra Dewi
Sebagai informasi, PT Timah awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejagung menetapkan lima orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015 sampai 2022. Salah satunya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah eks Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.
Mochtar diduga telah mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelahnya, ia bersama tersangka lainnya menghimpun dana dari para penambang liar dan mengelola dana korupsi tersebut, salah satunya dengan mendirikan perusahaan boneka dan melakukan pencucian uang melalui pemberi Corporate Social Responsibility (CSR).
Pada keterangan pers ini, Wapres didampingi oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.
