Infografis
Suara.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Haris Arhadi, menyerahkan kontra memori ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam kasus Rafael Alun Trisambodo untuk ajukan kasasi.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, langkah kasasi ini merupakan bentuk komitmen jaksa untuk merampas aset Rafael Alun.
"Tim Jaksa masih tetap komitmen merampas berbagai aset milik Terdakwa untuk tujuan asset recovery sebagaimana apa yang diterangkan dalam surat tuntutannya," kata Ali dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/4/2024).
Baca Juga:
Rafael Alun Ayah Mario Dandy Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara!
Dalam memori kasasi yang disampaikan, Ali mengatakan jaksa ingin majelis hakim tingkat kasasi memiliki kesamaan pandangan perihal upaya perampasan aset untuk memberikan efek jera.
"Dalil memori kasasi Tim Jaksa pada intinya juga meminta agar Majelis Hakim tingkat Kasasi mengabulkan dan memiliki argumentasi maupun sudut pandang yang sama tentang pentingnya efek jera dalam bentuk perampasan aset," ujar Ali.
"Selain itu Tim Jaksa dalam kontra memorinya telah membantah dalil kasasi yang diajukan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya melalui kontra memori kasasi tersebut," tandas dia.
Sebelumnya, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU.
Hal itu berdasarkan hasil putusan di tingkat banding.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00, jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 bulan," demikian amar putusan banding Rafael Alun yang diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana dokumen yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Selain itu, Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Baca Juga:
Minta Dibebaskan, KPK Yakin Rafael Alun Divonis Bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor
Jika tidak, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
