Geram dengan Orang yang Sebut Indonesia Tak Butuh Oposisi, Romo Magnis: Itu Fungsinya Luar Biasa

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 29 April 2024 | 19:25 WIB
Geram dengan Orang yang Sebut Indonesia Tak Butuh Oposisi, Romo Magnis: Itu Fungsinya Luar Biasa
Guru Besar Filsafat STF Driyakara, Franz Magnis Suseno. [Suara.com/Bagaskara]

Suara.com - Guru Besar Filsafat STF Driyakara, Franz Magnis Suseno atau yang akrab disapa Romo Magnis menyatakan pentingnya peran oposisi dalam negara demokratis seperti Indonesia. Bahkan, ia menegaskan bahwa peran oposisi sangat luar biasa buat negara.

Pernyataan itu disampaikan Romo Magnis menanggapi adanya sebagian pihak yang menyatakan Indonesia tidak butuh peran oposisi.

"Sekaligus masih ada omongan yang menurut saya butuh (diluruskan), 'bahwa oposisi (dibilang) tidak cocok dengan Indonesia'. Oposisi itu di dalam negara yang betul demokratis mempunyai suatu fungsi luar biasa," kata Romo Magnis dalam sebuah diskusi di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (29/4/2024).

Romo Magnis kemudian menyinggung di Indonesia masih menggunakan sistem suara mayoritas untuk mengambil keputusan. Menurutnya, keputusan mayoritas atau demokrasi mayoritas juga bahaya jika mengabaikan oposisi.

"Tentu demokrasi mayoritas Itu juga musuh demokrasi sering dikatakan mayoritas. Bukan semua, demokrasi mayoritas jalan, karena demokrasi (sesungguhnya) memastikan hak asasi manusia," ujarnya.

"Dengan memastikan hak asasi manusia tidak ada bahaya bahwa mayoritas secara hakiki mencampuri apa yang menjadi hak asasi seseorang atau sekelompok orang. Melainkan itu pertanyaan politis di mana setiap orang tahu bisa ada pendapat yang berbeda," sambungnya.

Lebih lanjut, Romo Magnis mengaku tidak tahu apakah Indonesia ke depan akan berkembang seperti apa dalam mengakomodir oposisi atau tidak.

Ia mengatakan, jawabannya hanya bisa ditemukan usai Prabowo-Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang.

"Jadi apa kita akan ke situ? Bagaimana demokrasi kita berkembang? Saya betul-betul tidak tahu. Kita sendiri dalam pandangan saya sekarang tinggal menunggu dulu melihat bagaimana perkembangan," katanya.

baca juga

"Sulit untuk meramalkan macam-macam, mempersoalkan apa yang terjadi di masa di bulan-bulan terakhir itu juga sudah terlambat kereta api sudah berangkat. Kita akan melihat mulai bulan Oktober Bagaimana perkembangannya," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Koalisi Prabowo Bakal Gemuk, Romo Magnis: Cuma Buat Pemerintah Tak Diganggu DPR

Koalisi Prabowo Bakal Gemuk, Romo Magnis: Cuma Buat Pemerintah Tak Diganggu DPR

News | Senin, 29 April 2024 | 18:28 WIB

Romo Magnis: Reformasi Tidak Berhasil Berantas KKN

Romo Magnis: Reformasi Tidak Berhasil Berantas KKN

News | Senin, 29 April 2024 | 17:56 WIB

Diharapkan Oposisi, PDIP-PKS Jangan Tergoda Gabung Koalisi Gemuk Prabowo: Kalau Semua Masuk, Wassalam!

Diharapkan Oposisi, PDIP-PKS Jangan Tergoda Gabung Koalisi Gemuk Prabowo: Kalau Semua Masuk, Wassalam!

News | Senin, 29 April 2024 | 11:32 WIB

Terkini

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi

News | Jum'at, 10 Juli 2026 | 00:04 WIB

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:46 WIB

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 23:37 WIB

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 22:05 WIB

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50 WIB

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 21:06 WIB

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:49 WIB

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:36 WIB

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:29 WIB

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus

News | Kamis, 09 Juli 2026 | 20:08 WIB

×