Prabowo Mau Tambah Kementerian Jadi 40 Pos, Maruf Amin: Harus Diisi Profesional

Erick Tanjung | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Selasa, 07 Mei 2024 | 20:43 WIB
Prabowo Mau Tambah Kementerian Jadi 40 Pos, Maruf Amin: Harus Diisi Profesional
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. [Foto dok. PBNU]

Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin tak mempersoalkan rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang ingin menambah pos kementerian jadi 40. Ia menilai setiap presiden memiliki pertimbangan masing-masing untuk menentukan jumlah kabinet.

Maruf mengatakan untuk pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi, penentuan jumlah 34 pos menteri dianggap paling ideal untuk saat ini. Namun, ia tak menutup kemungkinan di masa depan nanti ketika Prabowo memimpin, perlu ada penambahan pos kementerian.

"Tentu saja sekarang ini kan 34 bentuk ideal, dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup. Tapi bisa saja (pemerintahan mendatang) lebih dari pada itu, kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu," ujar Maruf di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

Meski nantinya ada penambahan pos kementerian, Maruf berpesan kepada Prabowo agar menempatkan profesional duduk di kursi menteri. Namun, hal ini bukan berarti Prabowo tak boleh menunjuk politisi.

"Saya kira pasti tentu harus diisi oleh profesional. Cuma profesional itu bisa merepresentasikan partai politik, bisa juga yang lainnya tergantung nanti negosiasi-negosiasinya," ucapnya.

Meskipun yang ditunjuk adalah politisi, Prabowo tidak boleh asal pilih. Politisi yang diangkat harus mengerti dan paham dengan pos menteri yang akan diisi.

"Tapi profesionalnya iya. Profesional politisi maupun profesional non politisi, apa dari ormas atau profesional murni," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintahan Prabowo-Gibran diisukan akan menambah nomenklatur Kementerian menjadi 40. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut hal itu justru baik.

"Jadi kita nggak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar pasti memiliki tantangan yang besar pula. Hal itu dinilainya wajar jika dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mengumpulkan banyak orang.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ramai Pesan Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet, Apa Sih Ciri-cirinya?

Ramai Pesan Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet, Apa Sih Ciri-cirinya?

Lifestyle | Selasa, 07 Mei 2024 | 20:28 WIB

Prabowo Mau Bentuk Presidential Club, Maruf Amin Beri Pesan Begini

Prabowo Mau Bentuk Presidential Club, Maruf Amin Beri Pesan Begini

News | Selasa, 07 Mei 2024 | 20:13 WIB

Pesan JK Ke Prabowo Soal Isu Pembentukan 40 Pos Kementerian: Jangan Sampai Jadi Kabinet Politik

Pesan JK Ke Prabowo Soal Isu Pembentukan 40 Pos Kementerian: Jangan Sampai Jadi Kabinet Politik

News | Selasa, 07 Mei 2024 | 20:10 WIB

Terkini

WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi

WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi

News | Kamis, 02 April 2026 | 23:02 WIB

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

News | Kamis, 02 April 2026 | 22:15 WIB

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:44 WIB

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:30 WIB

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:17 WIB

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL

News | Kamis, 02 April 2026 | 21:13 WIB

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:42 WIB

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:39 WIB

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:33 WIB

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar

News | Kamis, 02 April 2026 | 20:29 WIB