Loyalitas Golkar Dipertanyakan, Lebih Percaya Orang yang Ingin Makzulkan Jokowi daripada Pembela Prabowo

Wakos Reza Gautama | Suara.com

Senin, 13 Mei 2024 | 12:20 WIB
Loyalitas Golkar Dipertanyakan, Lebih Percaya Orang yang Ingin Makzulkan Jokowi daripada Pembela Prabowo
ILustrasi Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Loyalitas Partai Golkar dipertanyakan. [Suara.com/Bagaskara]

Suara.com - Founder lembaga survei Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyoroti keputusan Partai Golkar mengenai daftar lembaga survei yang direkomendasikan dalam Pilkada serentak 2024.

Dalam daftar lembaga survei itu, Partai Golkar tidak memasukkan dua lembaga survei yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Baca Juga:

Soal Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran, Kelakar Airlangga: Tak Seperti Susunan PSSI

Dua lembaga survei itu ialah Indo Barometer milik M Qodari dan Cyrus Network, milik Hasan Nasbi. Padahal selama ini baik Qodari dan Hasan adalah garda terdepan dalam membela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kalau saya ga masalah ga masuk walau saya orang yang mondar-mandir di Golkar sudah lama sekali," ujar Qodari di Youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.

Qodari mengaku ia adalah orang pertama yang memperkenalkan survei ke Partai Golkar di era kepemimpinan Akbar Tandjung.

Saat itu Qodari bercerita, partai politik lain masih menolak survei sementara Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sudah mau menerima hasil survei.

"Tahun 2005 2006 Pilkada gelombang awal kita yang menunjukan ke Partai Golkar pentingnya survei dalam mengajukan kandidat. Awalnya Golkar memilih kandidat tidak berdasarkan survei. Milih kandidat dulu baru survei, ternyata pada kalah. Akhirnya Golkar merevisi dan itu berlanjut," jelas Qodari.

Di era Aburizal Bakrie juga Partai Golkar masih memakai jasa Indo Barometer untuk melakukan survei di Pilkada.

Zulfan Lindan menganggap keputusan Partai Golkar tidak merekomendasikan Indo Barometer dan Cyrus Network sebagai sesuatu yang lucu.

"Yang lucunya saya baca surat (SK Partai Golkar) ini justru lembaga survei yang anti pada Jokowi dalam pengertian tidak suka pada Jokowi bahkan selalu memojokkan Jokowi direkomendasikan Partai Golkar," ujarnya.

Zulfan lalu menyebut nama seperti Saiful Mujani (SMRC), Yunarto Wijaya (Charta Politika) dan Eep Saifullah Fatah (Polmark).

"Eep ini bukan lagi benci memaki-maki Jokowi mau memakzulkan Jokowi pokoknya paling depan menghantam Jokowi malah masuk untuk melakukan survei. Kita mencurigai Golkar ini main ke mana," terang Zulfan Lindan.

Qodari mengatakan, Partai Golkar tidak punya sensitivitas dan kurangnya bela rasa terhadap Prabowo dan Jokowi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Beredar Rekaman Suara Prabowo 'Orang Indonesia Itu Pelayan', Dahnil Anzar Minta Polri Turun Tangan

Beredar Rekaman Suara Prabowo 'Orang Indonesia Itu Pelayan', Dahnil Anzar Minta Polri Turun Tangan

News | Senin, 13 Mei 2024 | 12:10 WIB

Respons Ide Bamsoet soal Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, Gerindra: Semua Lembaga Sedang Dikaji

Respons Ide Bamsoet soal Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, Gerindra: Semua Lembaga Sedang Dikaji

Kotak Suara | Senin, 13 Mei 2024 | 12:00 WIB

Banjir Sumbar Telan Korban Jiwa, Akun Jokowi hingga Anies Belum Ucapkan Belasungkawa

Banjir Sumbar Telan Korban Jiwa, Akun Jokowi hingga Anies Belum Ucapkan Belasungkawa

News | Senin, 13 Mei 2024 | 11:26 WIB

Anwar Usman Adik Ipar Jokowi Lagi-lagi Dilaporkan ke MK, Pelapornya Pengacara dan Begini Kasusnya!

Anwar Usman Adik Ipar Jokowi Lagi-lagi Dilaporkan ke MK, Pelapornya Pengacara dan Begini Kasusnya!

News | Senin, 13 Mei 2024 | 11:22 WIB

Kelakar Hakim Arief Soal Berkas Partai Golkar Seperti Bantal: Bisa Untuk Tidur Ini

Kelakar Hakim Arief Soal Berkas Partai Golkar Seperti Bantal: Bisa Untuk Tidur Ini

Kotak Suara | Senin, 13 Mei 2024 | 10:52 WIB

Terkini

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB