Terserah PDIP Mau Gabung Prabowo-Gibran atau Oposisi, Budi Arie: Pemerintah Tak Ikut Campur

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Umum Relawan ProJo, Budi Arie Setiadi menegaskan, pemerintah tidak ikut campur perihal PDIP yang segera menentukan sikap terkait posisi mereka di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Budi menegaskan hal tersebut merupakan hak politik PDIP sebagai partai politik.

"Itu hak politiknya PDI Perjuangan, haknya setiap organisasi untuk memutuskan sesuai dengan aspirasi dan keinginan organisasi tersebut. Posisi pemerintah tidak campur, itu haknya terserah mau putusin apa aja kita nggak ikut campur," kata Budi dalam menjawab pertanyaan di sela-sela konferensi pers daring perihal judi online, Jumat (24/5/2024).

Lebih lanjut, Budi menekankan, apa pun sikap PDIP ke depan, apakah di luar pemerintahan atau sebaliknya, hal itu menjadi ranah partai politik.

"Kita nggak campur itu terserah organisasi mau di luar boleh, nggak juga enggak apa-apa. Terserah aja lah, kita nggak ikut campur gitu loh dalam pengambilan keputusan. Begitu," kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, PDIP membuka peluang untuk menentukan sikap politik perihal bergabung atau tidaknya partai itu dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V.

“Sikap politik partai terkait dengan hal tersebut akan menerima masukan di dalam rakernas, tetapi keputusan politik itu bisa dilakukan pada saat rakernas, bisa juga dilakukan pada saat kongres yang akan datang,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Hasto mengatakan, bahwa secara empiris, sikap politik PDIP mengenai posisi partai apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan cenderung diputuskan dalam kongres partai.

“Kalau belajar dari kongres-kongres sebelumnya, karena ini merupakan hal yang sangat strategis, itu rata-rata ditetapkan di dalam kongres,” kata dia sebagaimana dilansir Antara, Rabu.

Namun begitu, ia mengisyaratkan bahwa, tidak tertutup kemungkinan sikap politik partai berlambang banteng moncong putih itu akan ditentukan dalam rakernas yang digelar akhir bulan ini.

“Rakernas yang mengemban nilai-nilai demokrasi tentu saja akan melihat sense of urgency (keterdesakan) dan sense of priority (rasa prioritas) terkait dengan sikap politik partai,” ujar dia.

Rakernas V PDIP akan digelar pada Jumat (24/5) hingga Minggu (26/5). Hasto mengatakan bahwa salah satu hal yang dibahas di dalam rakernas tersebut adalah sikap politik PDIP terkait pemerintahan ke depan.

DPP PDIP, kata Hasto, memberi kesempatan bagi Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP untuk menangkap aspirasi dari arus bawah dan menyampaikannya dalam forum rakernas.

“Mereka lah yang nanti di dalam rakernas ini memiliki kedaulatan penuh untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga sikap-sikap politik tentu saja juga akan melihat bagaimana problematika yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Hasto.

Lebih lanjut, ia mengatakan sikap politik PDIP harus menunggu berjalannya rakernas. Di sisi lain, Hasto menyebut ada peluang sikap politik itu diumumkan pada akhir rakernas.

“Rakernas dengan seluruh dinamikanya akan mendengarkan suara-suara dari peserta rakernas tersebut. Dari situlah, sikap politik akan diumumkan pada saat penutupan rakernas partai,” ucap Hasto.

Rakernas yang bakal digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta itu mengangkat tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan sub-tema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya.

Peserta rakernas terdiri dari fungsionaris DPP Partai; Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai; Anggota DPR RI; badan dan sayap partai; Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara; Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota; Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP; serta calon anggota DPR RI terpilih Pemilu 2024 non-petahana.

“Sehingga pada pembukaan (Rakernas), jumlah peserta mencapai 4.858 peserta,” ucap Hasto.