Infografis
"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya. Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," tutur Muhadjir.
Dikritik PKS
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mengkritisi langkah pemerintah membagikan bantuan sosial untuk keluarga miskin baru akibat judi online. Ia meminta kebijakan tersebut benar-benar diawasi.
HNW mewanti-wanti pemerintah agar jangan sampai bansos yang diberikan kepada keluarga miskin baru akibat judi online justru disalahgunakan.
"Saya ingin menegaskan bahwa sangat harus pemerintah memastikan. Kalau pun masuk dalam DTKS mereka harus dipastikan tidak mempergunakan bantuan sosialnya untuk judi online berikutnya atau untuk membeli barang-barang yang tidak terkait dengan bantuan sosial," kata HNW di kantor DPTP PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).
"Banyak di antara mereka malah untuk membeli rokok atau membeli hal-hal yang kemudian tidak membantu ekonomi mereka," sambung HNW.
HNW meminta pemerintah agar memastikan bansos hanya diberikan kepada mereka yang masuk di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Jadi menurut saya tentang bantuan bansos untuk para korban judi online harus betul-betul dikritisi. Jangan sampai itu nanti malah diberikan kepada yang tidak berhak, tidak masuk DTKS, kalau pun diberikan jangan-jangan malah nanti dipakai untuk judi online berikutnya, itu tidak boleh terjadi. Harus dikritisi," tutur HNW.
Baca Juga: Tak Ada Anggaran, Bansos Korban Judi Online Terancam Batal?
