Prediksi Pilkada 2024: Kaum Nepotisme dan Dinasti Politik Berpesta, Politik Uang dan Bansos Bakal Merajalela

Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai pelaksanaan Pilkada 2024 diancam bayang-bayang nepotisme. Lebih dari itu, menurutnya politik bantuan sosial atau bansos juga bakal marak.

"Ancaman kedua di Pilkada 2024 ini bukannya nepotisme, apa yang lain? Membuat bansos merajalela karena sudah bisa dibuktikan bahwa bansos itu, kata MK tidak mempunyai efek pada keterpilihan seseorang," kata Ray dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Dinasti Politik Rezim Totalitarian) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Selain dua hal tersebut, menurut Ray, dinasti politik juga bakal mengiringi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentah tahun ini.

Ray berujar Pilkada 2024 merupakan pesta bagi kelompok-kelompok nepotisme dan dinasti politik. Ia juga menyoroti politik uang yang diprediksi tetap ada.

"Boleh jadi 2024 ini ya Pilkada kita merupakan pesta bagi tiga hal. Pertama pesta bagi kaum nepotis dan dinasti politik, kedua adalah pesta bansos, dan yang ketiga pesta politik uang," ujar Ray.

Soroti Kaesang

Sebelumnya, Ray menilai Ridwan Kamil belum tentu mau bila dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Keengganan Ridwan Kamil atau RK itu beralasan lantaran ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait aturan batas usia calon kepala daerah yang memungkinkan jalannya Kaesang di Pilkada Jakarta.

Menurut Ray, saat ini partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga masih berhitung dan mempertimbangkan untuk mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut untuk mendampingi RK. Sebab majunya Kaesang sekalipun belum tentu bisa membuat peluang menang untuk RK di Jakarta.

"Karena apa? Karena di Jakarta basisnya adalah satu, kelompok PKS yang islamis; yang kedua, kelompok nasionalis di PDI Perjuangan; dan kelompok ketiga adalah kaum intelektual yang jelas-jelas mereka semua adalah antinepotisme, antidinasti," kata Ray.

RK sendiri, dinilai Ray, juga turut mempertimbangkan basis massa tersebut bila dirinya jadi maju di Pilkada dengan menggandeng Kaesang.

"Si Ridwan Kamil juga pintar, dia baca dulu siapa yang milih gue di Jakarta kalau pasangannya die," ujar Ray.

Menurut Ray, bila RK berpasangan dengan Kaesang tentu pemilih di tiga basis massa tersebut bakal kabur, dalam arti lain tidak akan memilih. Semisal kelompok Isalmis yang condong memilih PKS dan kelompok nasionalis yang memilih PDIP.

"(Kelompok) intelektual milih siapapun yang penting bukan nepotisme dan KKN. Kabur. Lalu Ridwan Kamil nanya, siapa lagi yang mau milih gue?" kata Ray.

Ray berpandangan RK memang sebaiknya ikut pemilihan gubernur Jawa Barat ketimbang Jakarta. Mengingat kans RK untuk menang kebih besar di Jawa Barat.