Selain itu, Trubus meminta supaya anggaran setiap porsi setiap daerah tidak disamaratakan, pasalnya harga di tiap wilayah memiliki perbedaan harga.
“Satu porsi misalnya kemarin 15.000, perbandingan harga di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura tentu beda dong, tidak bisa disamaratakan, harga sembakonya beda untuk pemenuhan gizi ini harus diperhatikan,” jelasnya.
Dia menyanpaikan, pemenuhan makan bergizi gratis ini juga harus difokuskan ke daerah yang tinggi angka stuntingnya.
“Daerah yang tingkat angka stuntingnya paling tinggi itu yang harus diselamatkan itu dulu menurut saya,” pungkasnya.
Menkeu Sepakati Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengaku telah disepakati soal alokasi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun.
“Untuk tahun pertama pemerintahan pada 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025. Angka Rp71 triliun ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen,” ujar Sri Mulyani.
Kemenkeu bertugas memasukkan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis dimasukkan dalam APBN 2025, tetapi pelaksanaan persiapan teknis akan dilakukan tim dari pemerintahan presiden terpilih.
“Angka Rp71 triliun bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya dan akan kita masukkan saat menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024,” tutur Sri Mulyani.