Suara.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memulai sidang pembacaan putusan kasus dugaan tindak asusila Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
Meski sidang sebelumnya dilakukan tertutup, sidang pembacaan putusan ini digelar DKPP secara terbuka.
"Sidang saya nyatakan terbuka untuk umum," kata Ketua DKPP Heddy Lugito di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).
Pantauan Suara.com di lokasi, Hasyim tidak mendatangi sidang secara langsung. Namun hadir secara daring. Sementara itu, terduga korban yang mengadukan Hasyim dalam perkara ini terlihat hadir bersama para kuasa hukumnya.
Diketahui, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) mewakili terduga korban melaporkan Hasyim ke DKPP.
Hasyim diadukan karena adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berkaitan dengan dugaan tindak asusila.
Tindak asusila ini diduga dilakukan Hasyim terhadap perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri (PPLN) pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Untuk itu, Hasyim dinilai pihak korban telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Selain itu, kuasa hukum pengadu juga menduga adanya indikasi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas yang dilakukan Hasyim untuk kepentingan pribadinya.
Baca Juga: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Diduga Kirim Pesan Genit, Pakai Emoji Peluk
Dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan tindak asusila bukan kali pertama, saat Hasyim Asy'ari selama masa jabatannya sebagai Ketua KPU.
Sebelumnya, dia pernah dilaporkan juga ke DKPP oleh Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moeni alias Wanita Emas perihal dugaan pelecehan seksual.
Dalam kasus itu, Hasyim tidak terbukti melakukan pelecehan seksual, tetapi tetap diberi sanksi lantaran terbukti berziarah bersama Wanita Emas ke Yogyakarta.
Untuk itu, Hasyim dijatuhkan hukuman peringatan keras terakhir oleh DKPP dalam kasus Wanita Emas.
