Suara.com - Penggusuran Kantor Pusat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) berdampak luas.
Ketua Pengurus Nasional PKBI Ichsan Malik menyampaikan bahwa pihaknya kemungkinan akan batal eksis di ajang International Planned Parenthood Federation (IPPF) atau Federasi Keluarga Berencana Internasional karena kantor pusatnya digusur.
Komite IPPF akan mengadakan pertemuan di Bali dengan dihadiri sampai 129 negara. Salah satu rencana kegiatan seharusnya federasi tersebut turut berkunjung ke kantor pusat PKBI yang ada di Jalan Hang Jebat III/F, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"PKBI juga anggota dari International Planned Parenthood Federation. Kebetulan tahun depan kita akan general assembly akan akan diadakan di Indonesia, 129 negara. Rencananya mereka akan melihat kantor PKBI, tapi ya rencana itu nampaknya tidak akan terjadi karena kantornya sudah diokupasi oleh Depkes," tutur Ichsan kepada Suara.com, dihubungi Kamis (11/7/2024).
Penggusuran kantor PKBI dilakukan oleh sekitar 100 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang turut dijaga puluhan aparat TNI-Polri, pada Rabu (10/7/2024) lalu.
Penggusuran tersebut dikatakan sebagai upaya penertiban aset pemerintah berdasar Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No 207 Tahun 2016 karena lahan itu disebut milik Kementerian Kesehatan.
Namun, Ichsan menegaskan kalau isi dari Pergub tersebut bersifat nonexecutable atau tidak dapat dieksekusi.
"Itu dikatakan oleh hakim (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)," ujarnya.
Meski kantor pusatnya digusur, Ichsan berharap, 180 kantor cabang PKBI di 25 Provinsi dapat melanjutkan program terkait KB maupun kesehatan lainnya tetap berjalan seperti biasa.
Meski tengah berseteru dengan Pemkot Jaksel dan Kemenkes terkait kepemilikan lahan tersebut, Ichsan menyampaikan pihaknya juga memiliki hubungan baik dengan stakeholder lain di pemerintah.
Dalam menjalankan program terkait kesehatan, PKBI di berbagai daerah banyak bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Departemen Kesehatan.
"Kami berkonsolidasi dengan BKKBN, kemudian paling tidak di daerah itu kerjasama dengan Depkes. Jadi tidak ada masalah di daerah juga. Hanya dengan Menteri dan Sekjen Kemenkes saja kita bermasalah, tapi di daerah lain sebetulnya tidak bermasalah karena mereka dan kita sudah lama bekerja sama," katanya.
TERPOPULER
