Pertahankan Rekor 7 Kali Beruntun, Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK RI

Agung Sandy Lesmana, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 25 Juli 2024 | 12:06 WIB
Pertahankan Rekor 7 Kali Beruntun, Laporan Keuangan Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK RI
Rapat paripurna DPRD DKI soal penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemprov DKI Tahun 2023 dari BPK RI, Kamis (25/7/2024).

Suara.com - Laporan Keuangan (LK) tahun 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Artinya, capaian ini berhasil dipertahankan selama tujuh tahun secara beruntun.

Pemberian opini WTP ini disampaikan Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit dalam rapat paripurna DPRD DKI mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemprov DKI tahun 2023 dari BPK RI, Kamis (25/7/2024).

Dalam sambutannya, Ahmadi mengatakan pemeriksaan BPK dilakukan demi mengetahui kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan laporan itu, kepala daerah juga diwajibkan untuk menyetujui melakukan koreksi jika ada kekurangan.

"Selain memberikan opini laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan hasil sistem pemeriksaan internal, laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Ahmadi di ruang rapat paripurna DPRD DKI.

Rapat paripurna DPRD DKI soal penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemprov DKI Tahun 2023 dari BPK RI, Kamis (25/7/2024).
Rapat paripurna DPRD DKI soal penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemprov DKI Tahun 2023 dari BPK RI, Kamis (25/7/2024).

Setelah melakukan pemeriksaan pemeriksaan, Ahmadi mendapati Pemprov masih memiliki masalah keuangan. Namun, BPK tetap memberikan opini WTP kepada Pemprov DKI.

"Atas laporan keuangan Pemprov 2023 dengan demikian Pemprov telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ketujuh kalinya," ucap Ahmadi.

"Capaian ini hendaknya jadi dorongan untuk selalu tingkatkan akuntabilistas dan transparansi pengelolaan daerah serta meningkatkan laporan keuangan," lanjutnya. 

Kemudian, BPK meminta Pemprov DKI melalui pejabat terkait memberikan jawaban atas tindak lanjut rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah LHP LK diserahkan. 

"Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan," pungkasnya.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dear Warga Jakarta: Pemprov DKI Guyur Banyak Bansos hingga 31 Juli, Cek Rekening Sekarang!

Dear Warga Jakarta: Pemprov DKI Guyur Banyak Bansos hingga 31 Juli, Cek Rekening Sekarang!

News | Rabu, 24 Juli 2024 | 07:30 WIB

Sebut Penghapusan Jurusan SMA Bikin Repot Pihak Sekolah, Pakar: Akhirnya Bohong-bohongan Saja, Cuma Ganti Istilah

Sebut Penghapusan Jurusan SMA Bikin Repot Pihak Sekolah, Pakar: Akhirnya Bohong-bohongan Saja, Cuma Ganti Istilah

News | Senin, 22 Juli 2024 | 13:52 WIB

Imbas Jurusan SMA Dihapus, Darmaningtyas: IPTEK di Indonesia Terancam Tertinggal

Imbas Jurusan SMA Dihapus, Darmaningtyas: IPTEK di Indonesia Terancam Tertinggal

News | Senin, 22 Juli 2024 | 11:39 WIB

Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus Pemerintah, Ortu Siswa SMA di Jakarta Protes: Bikin Anak Gak Terarah Mau ke Mana

Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus Pemerintah, Ortu Siswa SMA di Jakarta Protes: Bikin Anak Gak Terarah Mau ke Mana

News | Sabtu, 20 Juli 2024 | 07:00 WIB

Terkini

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Anggota Satreskrim Polres Blitar Dikeroyok saat Pulang ke Tulungagung, Kepala Terluka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 17:55 WIB

Gerindra Sulbar Minta Dasco Dampingi Prabowo Usai Gibran Mundur, Ini Alasannya

Gerindra Sulbar Minta Dasco Dampingi Prabowo Usai Gibran Mundur, Ini Alasannya

News | Senin, 16 November 2026 | 17:53 WIB

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 17:52 WIB

Kebakaran Dekat Tugu Tani Lalap Dua Bangunan, Penyebab Masih Diselidiki

Kebakaran Dekat Tugu Tani Lalap Dua Bangunan, Penyebab Masih Diselidiki

News | Senin, 16 November 2026 | 17:50 WIB

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

Di Balik Kasus Penyadapan Presiden, Mengintai Ancaman Perluasan Kekuasaan Aparat

News | Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB

314 Umpan Sukses dan 24 Intersep, Alta Ballah Buka Suara soal Taktik Jenius John Herdman

314 Umpan Sukses dan 24 Intersep, Alta Ballah Buka Suara soal Taktik Jenius John Herdman

Bola | Senin, 16 November 2026 | 17:49 WIB

Macam di Film-film, Polisi Gagalkan Penyelundupan 56 Kg Sabu Asal Malaysia di Sumut

Macam di Film-film, Polisi Gagalkan Penyelundupan 56 Kg Sabu Asal Malaysia di Sumut

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 17:47 WIB

Cara Mengatasi HP Android Cepat Panas: Ini Sebab-sebabnya

Cara Mengatasi HP Android Cepat Panas: Ini Sebab-sebabnya

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 17:41 WIB

Gaji Cuma Rp 150 Ribu, Kapolri Suyudi Kenang Masa Muda di Brimob: Beli Kaos Pun Harus Utang

Gaji Cuma Rp 150 Ribu, Kapolri Suyudi Kenang Masa Muda di Brimob: Beli Kaos Pun Harus Utang

News | Senin, 16 November 2026 | 17:40 WIB

Regulator Korupsi, Korporasi Sibuk Eksploitasi, Rakyat Kerja Setengah Mati

Regulator Korupsi, Korporasi Sibuk Eksploitasi, Rakyat Kerja Setengah Mati

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 17:40 WIB

×