Suara.com - Wacana 'merebut' Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah panas. Hal ini awalnya dilontarkan oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Bahkan, PBNU tengah menggodok rencana membentuk Tim Lima dengan misi mengembalikan PKB ke NU.
“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).
Terkini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan, bahwa adanya Panitia Khusus atau Pansus Angket Haji 2024 karena adanya masalah ketertutup Kementerian Agama (Kemenag). Dia bilang, tak ada urusan antara PBNU dengan PKB.
Hal itu disampaikan Cak Imin menanggapi pernyataan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf yang memandang tidak ada alasan kuat bagi DPR RI bentuk Pansus Haji.
"Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementrian agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," kata Cak Imin lewat cuitannya di akun X @cakiminNow dilihat Suara.com, Senin (29/7/2024).
Menurutnya, adanya ketertutupan data dari Kemenag itu, maka DPR RI berinisiatif membentuk Pansus untuk membongkar hal tersebut.
"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," bebernya.
Cak Imin menegaskan, jika Pansus Hak Angket Haji murni karena pekerjaan Komisi VIII terhadap pengawasan ibadah Haji 2024.
"Jadi ini murni urusan pekerjaan komisi VIII yang meminta Pansus angket haji.
Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU, paham!," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memandang tidak ada alasan kuat bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (Pansus) Angket Haji.
Menurutnya, pandangan serupa juga dirasakan masyarakat, tidak hanya PBNU. Sebelumnya Yahya mencurigai ada masalah pribadi yang menjadi alasan pembentukan pansus.
"Ya kami melihatnya enggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," kata Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).
Menurut Yahya, jemaah haji tahun ini bisa ditanyakan langsung terkait urgensi DPR membentuk pansus haji.
"Kita kan punya jemaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya. Kalau perlu bikin survei ya sebetulnya enggak ada yang menurut saya," kata Yahya.
TERPOPULER
