Sebut Transjakarta Bagi Kuota Mikrotrans Secara Proporsional, Dishub DKI: Tak Ada Anak Emas

Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, membantah adanya anggapan soal diskriminasi dalam pemberian kuota mikrotrans kepada para operator. Syafrin menyebut PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sudah membuat kebijakan yang proposorsional dalam pemberian jatah kuota mikrotrans.

Hal ini dikatakannya merespons tuntutan aksi unjuk rasa para sopir armada yang tergabung dalam mitra JakLingko. Mereka menyebut operator angkutan kota (angkot) Koperasi Wahana Kalpika (KWK) yang diketuai Anggota DPRD DKI dari Golkar Taufik Azhar menjadi anak emas dalam pembagian kuota mikrotrans.

Menurut Syafrin, armada angkot tiap koperasi kini sudah banyak yang menjadi mikrotrans.

"Tidak (ada anak emas). Tentu jika kita melihat proporsionalnya, bahkan ada yang 90 sekian persen realisasinya, ada 75 persen, ada 65 persen," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

"Jadi, jika melihat itu, sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional," lanjut dia.

Meski demikian, Syafrin mengaku bakal tetap menampung aspirasi para sopir dan operator angkot tersebut.

"Dengan penetapan jumlah alokasi terhadap seluruh operator, itu akan dilaksanakan dengan secara proporsional oleh teman-teman Transjakarta termasuk di dalamnya juga perhitungan rupiah per kilometernya," ucap Syafrin.

Terkait tuntutan mengenai peninjauan bersama untuk menyepakati nominal pembayaran rupiah per kilometer armada yang beroperasi mengangkut penumpang, Syafrin juga mengaku akan membahasnya.

"Terkait dengan perhitungan rupiah per kilometer, itu harus berdasarkan kesepakatan bersama tentu di dalamnya ada perhitungan yang cermat termasuk kesepakatan terhadap parameter-parameter atau variabel-variabel yang menjadi pembentuk dari rupiah per kilometer yang nantinya akan ditetapkan," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah sopir mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024). Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang menaungi mikrotrans.

Koordinator Aksi Lapangan, Fahrul Fatah, mengatakan ada delapan koperasi mitra operator program JakLingko Pemprov DKI yang terlibat dalam aksi ini. Pramudi, pengurus koperasi, dan operator disebutnya terlibat dalam aksi ini.

Operator yang tergabung dalam FLKB ini Antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Fahrul mengatakan, pihaknya menuntut transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko. Kemudian ada juga dugaan politisisasi program JakLingko yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD DKI yang juga merupakan ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Kemudian, massa aksi ingin mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.

"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebutadalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir," ujar Fahrul kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

"Kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya. Di satu sisi, operator lain, khususnya operator mikrolet selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari
kesalahannya dan pembagian quota yang keci, namun harus dibagi ramai-ramai" lanjutnya.

Menurutnya, banyak anggota koperasi angkot yang ingin bergabung ke dalam program JakLingko. Namun, kuotanya kerap dibatasi karena inisiatif oknum orang dalam itu.

"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," pungkasnya.