Suara.com - Wacana adanya reshuffle atau perombakan kabinet kembali berembus jelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang selesai pada Oktber 2024.
Embusan kabar tersebut semaking kencang, lantaran reshuffle bakal menyasar sejumlah menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Merespons kabar tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan bahwa belum mendengar kabar reshuffle.
"Kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa 'jika diperlukan'," ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).
Meski begitu, ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif melakukan perombakan kabinet.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa reshuffle hanya dilakukan apabila memang diperlukan.
"Ya kalau diperlukan. Saya 'kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," katanya.
Saat ditanya apakah reshuffle sudah diperlukan atau belum saat ini, Jokowi tampak terkekeh.
Sebelumnya, Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan bahwa reshuffle memang menjadi hak prerogatif presiden. Namun perlu alasan yang jelas bila lakukan pergantian menteri.
"Reshuffle memang hak prerogratif presiden, tapi kan nggak boleh juga konyol. Ini tinggal satu bulan lebih berapa hari sedikit pemerintah Jokowi berlangsung, apa urgensi untuk melakukan reshuffle kabinet?" ujar Feri ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Secara biaya, menurut Feri, reshuffle saat detik terakhir masa kepemimpinan hanya akan buang-buang anggaran.
"Karena perganti orang, berganti driver kepentingan dan segala macam. Itu merugikan seluruh Rakyat Indonesia kalau kemudian hanya untuk jangka pendek," ucap pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, tersebut.
TERPOPULER
