Megawati Sindir KIM Plus Hingga Desakan Bubarkan BPIP karena Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyindir keberadaan koalisi partai politik pemerinh yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang kabarnya jumlahnya  akan bertambah hingga dinamakan KIM Plus.

Sindiran tersebut tersirat dalam pidato yang disampaikan Megawati usai memberikan rekomendasi kepada ratusan calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Selain isu politik, persoalan larangan penggunaan hijab untuk paskibraka perempuan mencuat setelah sejumlah pihak mengecamnya. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP PPI) mempertanyakan aturan yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berbuah agar tuntutan pembubaran lembaga tersebut.

Berikut sejumlah berita pilihan Redaksi Suara.com pada Rabu 14 Agustus 2024.

1. Geli Dengar Ada KIM Plus di Pilkada, Megawati: Plusnya Tuh Opo?

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku tergelitik dengan dinamika Pilkada serentak 2024. Ia lantas mempertanyakan adanya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang ia dengar akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya di sela-sela penberian dukungan kepada para calon kepala daerah PDIP yang akan maju di Pilkada 2024, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Baca selengkapnya

2. Megawati: Sarawak, Sabah Itu Seharusnya Masuk Kita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejarah geopolitik Indonesia dalam pidatonya usai memberikan surat keputusan atau SK rekomendasi dukungan kepada 13 bakal calon gubernur dan wakil wali gubernur untuk Pilkada 2024, Rabu (14/8/2024).

Dalam agenda yang digelar di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Megawati mengungkap percakapannya dengan sang Ayah, Presiden pertama RI, Soekarno.

Baca selengkapnya

3. Wajibkan Paskibraka Perempuan Wajib Buka Hijab, Purna Paskibra Pertanyakan BPIP

Aturan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang mewajibkan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) perempuan wajib melepaskan hijab menuai kecaman dari sejumlah pihak.

Lantaran aturan yang diberlakukan saat Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) itu tidak memiliki alasan kuat.

Baca selengkapnya

4. Kecewa Paskibraka Dilarang Pakai Jilbab, Gerakan Pemuda Islam: Bubarkan Saja BPIP!

Gerakan Pemuda Islam menyuarakan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan. Ini menyusul adanya dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam, Khoirul Amin, mengatakan ada sebanyak 76 anggota Paskibraka Nasional yang telah resmi dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di IKN. Dari 76 tersebut, ada sekitar 18 anggota Paskibraka Muslimah yang awalnya memakai jilbab.

Baca selengkapnya

5. Kronologi Paskibraka Wanita Diduga Dipaksa Lepas Hijab saat Pengukuhan di IKN

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) dari 38 provinsi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024).

Para anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur.

Baca selengkapnya