Suara.com - Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor menyebut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi telah mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini menyusul langkahnya yang mengeluarkan larangan mengenakan hijab pada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya” kata Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor H M. Syafiq Syauqi dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Sebagai negara yang memiliki keberagaman, menurut Syafiq, anak-anak Indonesia yang telah terpilih menjadi pasukan Paskibraka nasional tentu berasal dari beragam budaya dan keyakinan. Sehingga, putusan Kepala BPIP, yang dinilai menjadi faktor utama polemik tersebut menjadi bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan masyarakat yang beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” lanjutnya.
Ansor meminta BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang bisa merangkul semua keberagaman,” pungkasnya.
![Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. [Dok.Antara/Putu Indah Savitri ]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/14/98366-bpip.jpg)
Diketahui, dalam SK BPIP No 35/2024 itu terdapat sejumlah aturan standar atribut dan pakaian untuk Paskibraka. Klausul yang memicu protes itu adalah standar pakaian dan atribut Paskibraka putri yang hanya memunculkan contoh gambar perempuan yang tidak berhijab.
Lalu pada nomor 4 ayat c disebutkan bahwa ukuran rambut bagi Paskibrakan putri adalah satu centimeter di atas kerah baju bagian belakang.
Baca Juga: Padahal Bisa Menunjukan Keberagaman, Dirjen HAM Kemenkumham Pertanyakan Larangan Paskibraka Berhijab
