Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar murka mengetahui adanya larangan menggunakan jilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) wanita saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Politikus yang akrab disapa Cak Imin menilai ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam berekspresi sesuai agama dan keyakinannya.
Cak Imin mengaku sejak dua hari lalu berita ini mengemuka, ia sudah melayangkan kritik keras.
Pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memang sempat menyampaikan klarifikasi dan menyatakan tak ada larangan, melainkan hanya kesukarelaan untuk melepas jilbab. Cak Imin pun mengaku tidak percaya dengan pernyataan itu.
"Kok ada larangan jilbab dalam Paskibraka. Setelah dikomplain seluruh Indonesia jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan kesukarelaan itu pasti tidak terjadi," ujar Cak Imin di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Menurutnya, tak mungkin ada yang berani untuk tidak mengikuti jika ada permintaan dari BPIP selaku atasan para Paskibraka untuk tidak memakai jilbab. Mereka diyakininya khawatir tak akan lulus seleksi jika tetap menggunakan jilbab.
"Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas. Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa," jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah segera memecat Kepala BPIP Yudian Wahyudi dari jabatannya.
"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," jelasnya.
Baca Juga: Nyaris 20 Tahun Pimpin PKB, Cak Imin: Saya Belum Tentu Mau Lagi
Lebih lanjut, Cak Imin juga menyarankan agar anggota PKB dipilih sebagai Kepala BPIP. Menurutnya kadernya ini bisa menjalankan tugas lebih baik ke depannya dari yang sekarang.
"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu," ungkapnya.
"Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran kebhinekaan tunggal ika dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernagara kita," tambahnya memungkasi.
