REGIONAL:
Suara.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi menilai perombakan kabinet alias reshuffle yang baru saja dilakukan Presiden Jokowi sarat akan nuansa politik ketimbang programatik. Mengingat tidak ada urgensi mendesak untuk segera melakukan perombakan di akhir masa jabatannya ini.
"Reshuffle ini adalah reshuffle politik itu yang paling terlihat dibandingkan reshuffle program kerja. Jadi lebih ke political shift atau reshuffle daripada programatik reshuffle," kata Arya saat dihubungi, Selasa (20/8/2024).
Menurutnya orang awam pun paham bahwa perombakan kabinet ini hanya agenda politik semata. Jika memang reshuffle bertujuan untuk memperkuat program maka sudah akan dilakukan jauh sebelumnya.
Berbeda dengan reshuffle yang dilakukan kemarin, mengingat masa jabatan presiden yang praktis hanya tersisa sekitar dua bulan lagi. Termasuk dilakukan setelah beberapa momentum politik besar yang belum lama terjadi.
"Jadi saya pikir nuansa politiknya memang jauh lebih kuat dan tidak harus seorang pakar untuk menjelaskan itu. Publik biasa pun sudah pasti bisa mencium," ucapnya.
"Karena biasanya reshuffle itu jika memang untuk program itu tidak di penghujung pemerintahan, karena seluruh program itu sudah terdeteksi di beberapa bulan bahkan tahun sebelumnya apakah dengan orang yang sama ini akan berjalan atau tidak," imbuhnya.
Dia menilai bahwa dengan sisa waktu yang ada para menteri baru ini tidak akan mampu melakukan pembaruan terkait program. Mereka hanya bakal melanjutkan atau menuntaskan kinerja dari agenda menteri sebelumnya.
"Praktis sekitar dua bulan itu tidak akan mungkin mampu mereform beberapa hal, bahwa melanjutkan kinerja menuntaskan agenda dari tiap-tiap kementerian itu mungkin tetapi untuk mereform itu saya pikir terlalu mepet," tuturnya.
Arya bilang pos kementerian yang dirombak itu pun tidak terlalu buruk dan tak memiliki skandal serius setidaknya yang dicium oleh publik. Misalnya saja pergeseran Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Kemudian masuknya nama baru Rosan Roeslani yang diketahui sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo pada Pilpres kemarin. Termasuk pergantian Menteri Hukum dan HAM.
"Nah pos-pos kementerian ini tidak terekam sejauh kita mencium dari luar, kita tidak tahu di dalam, itu mempunyai performa atau skandal yang serius sehingga kita sulit menemukan jika ini bicara program kerja. Sehingga kita lebih banyak mengendus aroma politik yang lebih kuat dibandingkan aroma programatik dari Jokowi soal cita-cita nawacita whatever itu," tandasnya.
TERPOPULER