Suara.com - Nga Wai hono i te po yang berusia dua puluh tujuh tahun pada hari Kamis dilantik sebagai raja baru oleh para kepala suku Maori di Selandia Baru. Keputusan itu diambil setelah kematian Raja Kiingi Tuheitia Ptatau Te Wherowhero VII. Nga Wai dipilih sebagai Kuini dalam sebuah upacara resmi yang diadakan di Pulau Utara oleh dewan kepala suku Maori Asli, lapor AFP.
Dengan ini, Nga Wai menjadi ratu Maori kedua dalam pemerintahan delapan dinasti gerakan Kingitanga yang naik takhta. Ayahnya meninggal minggu lalu pada usia 69 tahun, setelah operasi jantung.
“Raja baru diangkat dalam sebuah upacara yang dikenal sebagai Te Whakawahinga, di hadapan ribuan orang yang berkumpul untuk tangihanga (pemakaman dan penguburan) Kiingi Tuheitia,” kata juru bicara Kiingitanga atau keluarga kerajaan.
Alih-alih memahkotai ratu, Uskup Agung Don Tamihere meletakkan Alkitab, yang telah digunakan sejak 1858, di kepalanya dan menggunakan minyak suci untuk memberikan martabat, kesucian, kekuatan, dan esensi spiritual padanya.
Ribuan orang berbondong-bondong ke Turangawaewae, tempat pertemuan gerakan Raja, untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya dalam upacara pemakaman tradisional. Setelah putrinya diurapi, peti jenazah Raja diangkut dengan mobil jenazah ke Sungai Waikato. Dari sana, peti jenazah diapungkan dalam armada waka Maori tradisional, atau kano, ke Gunung Taupiri, tempat ia akan dimakamkan bersama bangsawan lain dan orang Maori terkemuka.
Monarki Maori didirikan pada tahun 1858 untuk melawan penjajahan dan melindungi budaya dan tanah Mori dari para penyusup. Meskipun raja terutama bersifat seremonial dan memiliki sedikit wewenang resmi, ia tetap dianggap oleh banyak suku sebagai kepala tertinggi. Dengan gelar master dalam studi budaya Mori dari Universitas Waikato, Nga Wai telah bertugas di beberapa dewan, termasuk Te Kohanga Reo National Trust, sebuah organisasi yang bertugas merevitalisasi bahasa Maori, menurut 1News.
Pengangkatannya terjadi di tengah hubungan rasial yang tegang di Selandia Baru. Sejak mengambil alih kekuasaan tahun lalu, koalisi kanan-tengah di Selandia Baru telah mulai mencabut kebijakan pemerintahan sebelumnya, terutama yang mendukung penggunaan resmi bahasa Maori, meningkatkan kondisi kehidupan dan hak-hak bagi masyarakat Pribumi, dan berupaya untuk memperbaiki beberapa kesalahan yang dilakukan selama penjajahan.
