"Kita kembalikan ke pemerintah tentunya, ini soal etika bernegara, ini kan harus saling menghargai antar lembaga satu dengan lembaga lain, kalau memang tidak ada salah, kenapa gak hadir saja gitu. Kan toh semua akan kita bicarakan secara transparan dan terbuka, presiden berhak mengevaluasi keberadaannya, sehingga ini bisa dituntaskan dengan baik," pungkasnya.