Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek, mengatakan zaken kabinet yang akan dibangun di pemerintahan Prabowo-Gibran bukan artinya anggota kabinet nanti hanya diisi mayoritas kalangan profesional non partai politik.
"Tetapi, yang namanya zaken kabinet itu bisa berasal dari manapun. Artinya apa? Zaken kabinet itu adalah seorang menteri, anggota kabinet yang bisa profesional dalam bidangnya. Tidak melihat latar belakangnya apakah karena dia itu latar belakang partai politik, atau latar belakang non partai politik," kata Awiek di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
"Nah, jangan sampai dipahami bahwa zaken kabinet itu adalah menteri yang harus dari kalangan profesional atau non partai politik," sambungnya.
Sebab, kata dia, dalam partai politik juga banyak orang-orang profesional yang menjadi kader. Ia pun memberikan contoh kader partai tapi rasa profesional.
"Karena di parpol itu banyak orang-orang yang profesional. Contohnya misalkan menteri-menteri yang berlatar belakang kayak menpan RB, itu orang partai. Menkumham itu orang partai. Dan banyak lagi yang ber background parpol. Dan ternyata dalam memimpin kementeriannya juga bagus. Dan tidak ada persoalan," katanya.
Meskipun kata dia, banyak menteri yang kadang kala tersangkut kasus hukum. Tapi menurutnya, hal itu bukan karena partai politik.
"Tetapi sekali lagi itu bukan gara-gara menterinya berasal dari partai ataupun tidak berasal dari partai. Semuanya tergantung dari kinerja yang dilakukan selama menjabat sebagai pembantunya presiden," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan partai politik tentu tidak akan sembarangan menyodorkan kadernya untuk menjadi menteri.
"Ya, tentunya parpol tidak akan sembarangan mengusulkan orang sebagai calon menteri. Tentu dilihat portofolionya. Misalkan, kementerian di bidang hukum dan HAM. Kemarin jatahnya PDI-P. Terus hari ini ditempati kolega saya pak supratman gerindra. Beliau kan memang S1 S2 S3 nya bidang hukum dan punya sejarah panjang di dunia advokat, dan kemarin mimpin baleg 2 periode. Kan itu profesional dengan sendirinya," ungkapnya.
"Di PPP sendiri sangat banyak untuk disodorkan kalau PPP. Karena di PPP banyak yang profesional sesuai dengan bidangnya, tergantung bidang kebutuhan apa yang dimaui, ya tentu PPP menunggu atensi dari presiden. Karena pembentukan kabinet itu merupakan hak prerogatif dari presiden," sambungnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah figur yang dianggap sebagai calon menterinya nanti. Hal itu untuk melihat hal apa yang ditawarkan dalam menyelesaikan masalah.
"Sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi, bagaimana dia menghadapi sebaik-baiknya," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/8/2024).
Ia mengatakan, sejumlah partai koalisi juga sudah menyodorkan nama untuk dijadikan calon menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama, dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan," ujarnya.
Kendati begitu, ia mengatakan, semua sifatnya masih belum final. Ia meminta semua pihak untuk menunggu.
TERPOPULER
