Respons Masalah Geopolitik Hingga Global Warming, Megawati Khawatirkan Penjajahan Gaya Baru

Suara.com - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai, jika sudah saatnya negara-negara di dunia mencari terobosan dalam kerjasama internasional, terlebih dengan berbagai persoalan geopolitik dan global warming yang mengancam.

Megawati menyampaikan hal itu dengan melihat berbagai permasalahan dunia seperti konflik Rusia dan Ukraina, Israel dengan Palestina, Selat Taiwan, semenanjung Korea hingga masalah pemanasan global.

Megawati mengkhawatirkan terjadi krisis pangan akibat global warming serta dampak ekologisnya yang begitu besar bagi umat manusia.

Ia juga secara khusus membeberkan pidato Bung Karno ‘To Build A World A New’ untuk menggambarkan pentingnya proses perubahan itu.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan kuliah umum bertajuk ‘Tantangan Geopolitik dan Pancasila Sebagai Jalan Tata Dunia Baru’ dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-300 Universitas Saint Petersburg, di Rusia dikutip Suara.com dari keterangan tertulisnya, Senin (16/9/2024).

“Dengan berbagai persoalan geopolitik dan global warming di atas, sudah saatnya kita mencari terobosan dalam kerjasama internasional,” kata Megawati.

Ia menjelaskan, bahwa pidato tersebut, pertama, Bung Karno menyerukan reformasi lembaga PBB melalui demokratisasi dan penghormatan terhadap kesetaraan antar bangsa. Kedua, Bung Karno menyerukan reorganisasi Dewan Keamanan PBB agar semakin efektif didalam menangani konflik.

Ketiga, pemindahan markas besar PBB ke negara yang tidak terlibat konflik. Keempat, dimasukkannya prinsip-prinsip Pancasila dalam Piagam PBB.

“Apa yang disampaikan Bung Karno di PBB tersebut tetap relevan, seperti tadi saat saya sampaikan ketika melihat konflik yang tidak kunjung usai,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pengarah BRIN ini juga menyampaikan rasa keprihatinan terhadap sistem internasional semakin bergeser pada perang hegemoni dan melupakan pentingnya solidaritas sosial dan kemanusiaan.

“Saya juga semakin khawatir dengan munculnya model penjajahan gaya baru melalui penggunaan kekuatan ekonomi, pangan, dan keunggulan teknologi, serta hukum internasional sebagai ‘alat pembangun hegemoni’,” jelasnya.

Untuk itu, Megawati pun menegaskan, bahwa Pancasila bisa menjadi gateline dan lifeline tata dunia baru tersebut.

“Kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran bersama, serta keselamatan bumi harus menjadi credo kita. Tatanan Dunia Baru harus diwujudkan dengan menggandeng erat seluruh kekuatan internasional," ujarnya.

“Karena itulah mari kita saling bergandengan tangan dalam persaudaraan sejagat. Kedepankan dialog dengan bingkai kemanusiaan. Sebab kita adalah warga bangsa yang setara dan memiliki tanggung jawab di dalam menjaga kelangsungan dunia, seperti yang saya sampaikan tadi hanya ada satu bumi, dengan seluruh peradabannya,” sambungnya.

Megawati juga sempat menjelaskan bagaimana pembumian Pancasila dalam sistem internasional pernah dilakukan. Yakni melalui pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 yang menghasilkan “Dasa Sila Bandung”. KAA menjadi gerakan solidaritas bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk merdeka.

Dengan spirit Dasa Sila Bandung itulah Indonesia mengambil inisiatif menyelesaikan konflik di Pakistan ketika berhadapan dengan Inggris; Mendukung nasionalisasi Terusan Suez di Mesir, hingga mendorong kemerdekaan Maroko, Tunisia, dan Aldjazair.

Indonesia juga aktif mewujudkan perdamaian di Kamboja, Sudan, Kongo, Vietnam dan lain-lain. Baginya, itu semua adalah modal dan legitimasi historis yang dimiliki bangsa Indonesia mengajukan Pancasila sebagai lifeline dan gateline.

“Dengan modal historis ini, bangsa Indonesia menggalang bangsa-bangsa yang cinta damai. Kami terus menyerukan dihormatinya ‘Prinsip Non Intervensi’ terhadap kedaulatan bangsa lain,” kataya.

Dengan prinsip itu juga, kata dia, Indonesia mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik terhadap persoalan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina; konflik di Timur Tengah melalui aksi sepihak Israel terhadap Palestina.

“Konflik yang tidak seimbang tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional. Dampaknya adalah bencana kemanusiaan. Lebih dari 37.000 jiwa rakyat Palestina gugur akibat kekejaman Israel,” katanya.

Selain ketegangan di Timur Tengah, potensi konflik terbuka juga terjadi di Laut Tiongkok Selatan hingga Selat Taiwan; dan bara api yang terus menyala di Semenanjung Korea.

“Spirit yang kami bawa dalam membangun ketertiban dunia tersebut adalah mempraktikkan Pancasila sebagai jalan bagi tata dunia baru,” pungkasnya.