Musa Boma Desak Pemerintah Segera Bantu Warga Wakia di Pengungsian

Chandra Iswinarno | Suara.com

Selasa, 01 Oktober 2024 | 03:00 WIB
Musa Boma Desak Pemerintah Segera Bantu Warga Wakia di Pengungsian
Pegungsian Warga Wakia Distrik kapiraya kabupaten Deiyai Papua Tengah hingga kini belum tersentuh bantuan. [Ist]

Suara.com - Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya, Musa Boma, menyatakan keprihatinannya atas kondisi warga Kampung Wakia, Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah.

Menurutnya, sejak pengungsian warga yang terjadi pada Rabu (28/8/2024), hingga kini belum ada bantuan yang diberikan oleh pihak gereja maupun pemerintah. Bantuan yang sangat dibutuhkan berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan tempat tinggal untuk masyarakat setempat.

"Saya mendesak pihak gereja serta pemerintah, baik dari Kabupaten Timika, Deiyai, Dogiyai, hingga Pemerintah Provinsi Papua Tengah, agar segera memberikan bantuan berupa makanan, minuman, serta perumahan bagi rakyat di Kampung Wakia," ujar Musa Boma kepada Suara.com, Senin (30/9/2024) malam waktu Papua.

Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada pihak yang menutup mata terhadap penderitaan masyarakat setempat.

"Kita tidak bisa menutup mata melihat penderitaan rakyat, dan kita tidak bisa menutup telinga mendengar suara mereka," tambahnya.

Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya Musa Boma. [Suara.com/Elias Douw]
Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya Musa Boma. [Suara.com/Elias Douw]

Boma menjelaskan, pengungsian yang terjadi di Kampung Wakia disebabkan oleh tindakan Kepala Desa Wakia, Frederik Warawarin, dan Kepala Suku Kamoro di Wakia, Kosmas Rooy Tapornamo, yang memasukkan perusahaan ilegal bernama PT Zommalion Heavin Industri.

Perusahaan tersebut diduga beroperasi tanpa surat izin resmi dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat.

Tindakan tersebut, menurut Boma, telah memicu kemarahan warga hingga berujung pada pembakaran rumah-rumah di Kampung Wakia oleh sejumlah pemuda dari Deiyai dan Dogiyai.

Ia menyalahkan kepala desa dan kepala suku yang dianggap bertanggung jawab atas konflik yang terjadi.

"Oleh karena itu, pihak gereja dan pemerintah tidak boleh tinggal diam. Mereka harus segera turun tangan untuk membantu mengatasi penderitaan rakyat," tegas Musa Boma.

Kontributor : Elias Douw

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Musa Boma Sesalkan Pertemuan Pemprov Papua Tengah yang Abaikan Isu Penambangan Ilegal di Wakiya

Musa Boma Sesalkan Pertemuan Pemprov Papua Tengah yang Abaikan Isu Penambangan Ilegal di Wakiya

News | Sabtu, 28 September 2024 | 20:57 WIB

Pemprov Papua Tengah Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Lansia

Pemprov Papua Tengah Salurkan Bantuan Sosial untuk Anak Terlantar dan Lansia

News | Sabtu, 28 September 2024 | 02:00 WIB

Diguyur Hujan Deras, Longsor Tutup Ruas Jalan Trans Nabire Hingga 30 Meter

Diguyur Hujan Deras, Longsor Tutup Ruas Jalan Trans Nabire Hingga 30 Meter

News | Kamis, 26 September 2024 | 18:56 WIB

Terkini

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:48 WIB

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:31 WIB

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:17 WIB

Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas

Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:14 WIB

Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo

Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:07 WIB

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:02 WIB

Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!

Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:57 WIB

PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi

PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:56 WIB