Suara.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menanggapi langkah KPK yang belum menahan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor alias Paman Birin meski telah ditetapkan sebagai tersangka.
Terlebih, Yudi menyebut Sahbirin merupakan pejabat tertinggi di Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
“Sebenarnya KPK tidak perlu melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan (Sahbirin Noor). Segera terbitkan saja surat perintah penangkapan, cari di mana orangnya ya,” kata Yudi kepada Suara.com saat dihubungi pada Rabu (9/10/2024).
“Kemudian, ditangkap dan dibawa ke Jakarta, diperiksa dan kemudian dilakukan penahanan,” tambah dia.
Seharusnya, lanjut Yudi, KPK langsung menangkap Sahbirin saat OTT seperti yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap enam tersangka lainnya.
![Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/08/46704-ott-kpk-ott-kalimantan-selatan.jpg)
“Namun ya tentu KPK sekali lagi harus gerak cepat ya, agar yang bersangkutan bisa ditahan oleh KPK, (harusnya ditahan) sama seperti tersangka lainnya,” tandas Yudi.
Ungkap Alasan Belum Tahan Gubernur Kalsel
Semalam, KPK mengungkapkan alasan belum ditahannya Sahbirin meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT di Provinsi Kalsel.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa dalam proses OTT, pihaknya menelusuri pergerakan uang dari pemberi ke penerima.
“Teman-teman penyelidik mengikuti ya mengikuti, ini bergerak dari si pemberi yaitu saudara YUD dan saudara AND,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).
“Nah bergerak kemudian dari sana uang bergerak kepada saudara YUL, kemudian bergerak ke saudara BYG, dan bergerak terakhir kepada saudara AHM ya,” tambah dia.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa barang bukti menunjukkan bahwa uang tersebut bergerak di antara para tersangka yang dilakukan penahanan.
Namun, uang tersebut ternyata belum terkirim untuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Padahal, uang sejumlah Rp12 miliar dan USD500 itu merupakan fee sebesar 5 persen untuk Sahbirin dari pengerjaan tiga proyek pembangunan.
“Nah, uang ini belum ter-deliver lebih dari itu gitu, jadi berhenti pada saudara AHM ini,” ungkap Asep.
Adapun proyek yang dimaksud ialah pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih PT WKM (Wiswani Kharya Mandiri dengan nilai pekerjaan Rp23 miliar (Rp 23.248.949.136).
