Suara.com - Pemegang kekuasaan di Indonesia saat ini seharusnya 'tertampar' dengan pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang menyelingkuhi konstitusi.
Analisa dari Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan pernyataan SBY itu sebagai pengingat kepada setiap pejabat agar selalu taat terhadap aturan negara.
"Yang disampaikan SBY adalah warning bahwa sejatinya pemimpin tidak boleh menyelingkuhi konstitusi. Ketaatan terhadap konstitusi harus dijaga sebagai bagian daripada tanggungjawab menjaga bangsa. Artinya, elit bangsa harus patuh dan tunduk kepada konstitusi," jelas Ujang saat dihubungi Suara.com, Jumat (11/10/224).
Sebagai mantan presiden, SBY juga dinilai telah memberikan pembelajaran sekaligus pengingat kepada rakyat tentang menjaga konstitusi, bukan justru dirusak untuk kepentingan pribadi. Menurut Ujang, pernyataan SBY memang sulit dilepaskan dari situasi politik akhir-akhir ini yang dinilai berpotensi merusak konstitusi.
Situasi tersebut tak lepas juga dari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memimpin negara.
"Misalnya Jokowi ingin 3 periode, Jokowi ingin pemilu diundur karena alasan Covid dulu, juga ingin perpanjangan masa jabatan presiden. Itu kan terjadi ingin mengubah konstitusi. Itu artinya konstitusi jangan diselingkuhi. Oleh karena itu, siapa pun pemimpin Indonesia, konstitusi harus dijaga, dihormati, harus dipatuhi," katanya.
Meskipun SBY tidak secara gamblang menyebut nama tertentu, tetapi pernyataannya dinilai juga sebagai bentuk kritik keras terhadap pejabat yang sewenang-wenang terhadap aturan negara.
"Tentu ini kritik keras pak SBY kepada siapa pun pihak yang kadang menyelingkuhi konstitusi. Oleh karena itu, kita harus sadar diri bahwa bernegara acuannya konstitusi, kita harus taat konstitusi. Bukan karena kepentingan elit, kepentingan orang tertentu lalu konstitusi diubah-ubah," ujar Ujang.
Baca Juga: Digandeng Kemenkes buat Perangi Nyamuk Malaria, SBY Curhat Temui Prabowo, Kenapa?
