Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan langkah Polri dalam membantu program swasembada pangan serta makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Listyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi IIi DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Menurutnya, Polri sudah menandatangani kerjasama dengan pemerintah lewat Kementerian Pertanian. Salah satu programnya adalah program pekarangan pangan bergizi, Bhabinkamtibmas Polri akan memberikan edukasi dan sosialisasi masyarakat untuk memproduksi pangan di pekarangan rumah.
"Dalam hal ini kami melakukan langkah-langkah mulai dari membuat program perkarangan pangan bergizi. Di sini Bhabinkamtibmas menjadi motor dan edukasi sosialisasi tentang produksi pangan di pekarangan," kata Listyo.
Kemudian, Polri juga akan menggarap lahan kosong untuk ditanami pangan sampai kolam ikan. Lahan-lahan kosong nantinya akan disulap menjadi lahan pertanian dan peternakan.
"Kemudian program pemanfaatan lahan-lahan yang tidak terpakai. Yang kemudian kami kelola kami manfaat kan kami bekerjasama dengan Kementan, kami tanam jagung ubi ataupun kita buat kolam-kolam ikan dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan termasuk ternak dan sebagainya dengan bekerjasama dengan kementerian pertanian," tuturnya.
Selanjutnya, kata Listyo, Polri akan melakukan pengawasan distribusi pupuk dan juga alat pertanian. Menurutnya, hal itu penting, kalau tidak tepat distribusinya akan berdampak negatif terhadap program swasembada pangan.
Selain itu, Polri juga akan memperkuat rekrutmen khusus personel Polri yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan gizi, kesehatan masyarakat.
"Kami punya SMK Bhayangkara, kami tambahkan kurikulum terkait keterampilan berbagai bidang yang terkait swasembada pangan makan bergizi gratis dan juga vokasi untuk mempersiapkan tenaga yang siap dipekerjakan terkait program pengembangan hilirasasi," terang dia.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, jika Polri akan melakukan pengawalan perizinan dan mempercepat penyelesaian sengketa lahan.
"Kami terus melakukan pengawalan terkait kegiatan perizinan mempercepat penyelesaian sengketa lahan dan mencegah potensi konflik di sektor energi untuk mendukung program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," tambahnya.