REGIONAL:
Ia menyampaikan, jika hal itu sangat penting untuk dibahas. Dirinya tak mau jika revisi UU DKJ selesai diketuk disahkan justru direvisi kembali, terutama mengenai soal aturan Pilkada.
"Ini belum kita bahas. Begitu kita ketuk palu, nanti kita bicara lagi nih sebelum 27 November, oh ternyata kita jadikan 1 putaran. Nah pasal ini perlu kita bicarakan. Dengan asumsi IKN telah menjadi ibu kota negara, Jakarta bukan ibu kota negara, maka cukup satu putaran," ungkapnya.
"Lalu orang bertanya setelah kita ketok, ini sekarang ibu kota negara di mana? Karena UU IKN maupun DKJ mengatakan, selagi belum berfungisnya IKN, ibu kota di Jakarta. Maka posisi kita berpikir itu menjadi asumsi apa, asumsi hari ini, ibu kota di IKN atau masih di Jakarta? Ini perlu kita lobi. Pendapat sudah beredar, jangan kita ketok palu lalu besok kita ketok palu lagi karena akan memasukkan peraturan Pilkada," imbuhnya.
Menanggapi hal itu Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, menyatakan, jika mekanisme Pilkada Jakarta masih akan berlangsung dua putaran, meski sudah tak jadi ibu kota negara.
Terlebih untuk Pilkada 2024 ini sudah dicantumkan dalam UU masih akan berlang dua putaran meski nanti gubernur dan wakil gubernur yang terpilih menggunakan nama DKJ.
"Pada saat UU ini mulai berlaku, gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah ibukota jakarta tahun 2024 dinyatakan menjadi wakil gubernur dan wakil provinsi daerah khusus Jakarta," katanya.
TERPOPULER
