Warga Korea Selatan Tuntut Yoon Seok Yeol Mundur Setelah Upaya Kudeta Militer

Suara.com - Ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan pada hari Rabu untuk menggelar demonstrasi besar sebagai bentuk kemarahan terhadap Presiden Yoon Seok Yeol. Protes ini dipicu oleh upaya gagal Yoon dalam memberlakukan darurat militer yang memicu kekacauan politik di negara yang dikenal dengan sistem demokrasi yang dinamis.

Para demonstran yang mayoritas adalah pekerja dari serikat buruh dan anggota oposisi, berbaris menuju kantor kepresidenan di Seoul, menuntut agar Yoon mundur dari jabatannya.

Mereka menganggap langkah Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer sebagai bentuk “kudeta diri” untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya, mengingat berbagai skandal yang melibatkan ibu negara sejak Yoon menjabat pada 2022.

Aksi protes ini juga terlihat di luar Gedung Majelis Nasional, tempat anggota parlemen sebelumnya menangguhkan deklarasi darurat militer tersebut. Dalam unjuk rasa yang penuh semangat ini, peserta membawa plakat berwarna-warni dan menyanyikan lagu kebangsaan Korea Selatan.

Sejumlah tokoh oposisi seperti Cho Kuk dan Lee Jae-myung menyatakan bahwa tindakan Yoon telah melanggar konstitusi dan hukum, bahkan mengarah pada upaya kudeta dan pengkhianatan.

“Kami tidak akan membiarkan demokrasi kita dihancurkan. Kami harus mempertahankan sistem ini,” ujar Shin So-yeon, seorang perempuan berusia 20-an, yang merasa terbangun akan betapa rapuhnya demokrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Banyak peserta protes yang menyebut momen ini mengingatkan mereka pada protes besar tahun 2016 yang berhasil menggulingkan Presiden Park Geun-hye.

Sebagian besar dari mereka juga mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap Presiden Yoon, yang mereka anggap sebagai pemimpin yang tidak rasional.

"Presiden ini gila, dan ia berbahaya bagi demokrasi kita," kata Choi Moon-jung, seorang demonstran berusia 55 tahun.

Protes tersebut semakin memanas dengan banyaknya warga yang bergabung sepanjang hari, bahkan mempersiapkan diri untuk kembali berdemonstrasi semalam suntuk.

Para anggota oposisi kemudian mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, yang jika disetujui akan memerlukan dukungan dua pertiga dari anggota parlemen dan minimal enam hakim Mahkamah Konstitusi. Mosi tersebut diperkirakan akan diputuskan dalam waktu dekat.