Suara.com - Pelaksanaan pemilu dapat berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat rupanya hanya terjadi di Indonesia. Pakar ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan bahwa di negara demokrasi lainnya, pemilu tidak berarti apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Di negara lain namanya Pilpres dan Pemilu yah orang keluar dari kantor satu jam, vote, pulang, kerja lagi. Itu di Amerika dan banyak negara demokrasi lain. Tapi di Indonesia ini merupakan sesuatu pesta besar yang mahal sehingga dampak ekonominya luar biasa," kata Wijayanto saat acara orasi kebangsaan di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Dia memaparkan bahwa pelaksanaan Pileg dan Pilpres telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal II ketika momen Idul Fitri.
"Kalau kami perkirakan event Pileg, Pilpres ini barangkali ada sekitar Rp140 triliun uang yang digelontorkan," ujar Wijayanto.
![Ilustrasi tempat pemungutan suara (TPS) sepi lantaran rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024. [Suara.com/Rochmat]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/02/77549-ilustrasi-tps-di-jakarta-sepi-pemilih.jpg)
Kondisi itu sebenarnya bisa jadi baik untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, lanjut Wijayanto, hal itu juga mengindikasikan kalau demokrasi Indonesia sangat mahal. Dampak dari demokrasi yang mahal itu juga bisa jadi terujung terhadap ekonomi yang mahal.
Bahkan, Pilpres dan Pileg di Indonesia disebut juga menjadi contoh dari money laundry atau pencucian uang terbesar di dunia.
"Ada begitu banyak dana tak jelas asalnya, makanya transfer tak dilakukan tapi cash, dari tangan ke tangan diterima masyarakat. Lalu dibelanjakan masyarakat dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal menjadi bagian dari sistem ekonomi," jelasnya.
Tingginya biaya demokrasi tersebut tentunya dibiayai oleh insvestor politik yang mungkin saja mereka mengharapkan adanya timbal balik dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan bagi kelompok mereka.
"Makanya sering kali di era akhir ini banyak sekali hal aneh. Tiba-tiba ada PSN (proyek strategis nasional) ini, PSN itu. Tiba-tiba ada sektor tertentu yang dapat pajak 0 persen selama 20 tahun, padahal marginnya tebal," ujar Wijayanto.
